TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, M.Riza Damanik, menyebut Indonesia sebagai negara berkembang dengan ketergantungan impor yang cukup tinggi. Data impor pangan tahun 2012 memperlihatkan impor menembus angka US$ 12,05 miliar.

"Tren-nya terus meningkat dalam empat tahun belakangan," kata Riza saat ditemui di kantornya, Rabu, 30 Oktober 2013. Apalagi, kata dia, belakangan ada pembebasan dalam kuota impor sapi bakalan. Hal ini makin diperparah dengan angka ekspor yang terus menunjukkan penurunan. Per Agustus 2013, angka ekspor turun sebesar 12,77 persen dibandingkan dengan Juli 2013.

Oleh karena itu, menurut Riza, perlu diambil sejumlah langkah oleh pemerintah untuk mengurangi hal tersebut. "Kita membutuhkan pemerintah yang berani," kata dia.

Langkah pertama, Indonesia perlu melakukan revisi terhadap regulasi ekspor dan impor. "Harus ada pengetatan bertahap," kata Riza. Hal ini bertujuan agar produk asing yang masuk tidak mengganggu kinerja produk lokal. Kedua, menurut Riza, adalah memberikan kemudahan akses permodalan bagi sektor-sektor strategis nasional. "Seperti UMKM, pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan," kata dia. Menurut dia, pemberian insentif pajak saja tak cukup untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Termasuk di dalamnya mengenai regulasi dalam kepastian ruang-ruang usaha. "Lahan pertanian jangan dijual untuk dibuat perumahan," kata dia. Seperti yang sudah diterapkan di Eropa.

Langkah ketiga, kata Riza, akses terhadap pasar yang lebih mudah. Dalam hal ini, perlu perbaikan pada sistem perdagangan Indonesia. "Transportasi antarpulau harus dibenahi," kata dia. Kenyataannya, sekarang ini produsen dalam negeri, contohnya di Batam, lebih mudah mengirim barang ke Singapura dibandingkan ke Riau. "Masalahnya di sistem logistik dan transportasi," kata dia.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah edukasi terhadap masyarakat. Menurut Riza, perlu dilakukan kampanye yang intensif kepada masyarakat agar lebih menggunakan produk lokal dibandingkan produk asing. "Ini perlu dimulai dari pemerintah," kata dia. Misalnya, pemerintah menggunakan produk lokal dalam setiap kegiatan kenegaraan, mulai dari tingkatan desa sampai negara.

NINIS CHAIRUNNISA