TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi sependapat dengan proyeksi Bank Dunia bahwa investasi di Indonesia akan melambat pada 2014. Sofjan mengatakan ke depan pemerintah diharapkan lebih mendorong pertumbuhan yang stabil ketimbang pertumbuhan tinggi.
“Kami menyatakan ke pemerintah perlu stabilitas, bukan pertumbuhan tinggi tetapi moneternya gonjang-ganjing. Tumbuh 5 persen saja sudah cukup,” kata Sofjan ketika dihubungi Tempo, Senin, 7 Oktober 2013.
Sofjan meminta agar pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang realistis untuk tahun depan. Ia menilai, menghadapi Pemilihan Umum 2014, pemerintah akan mematok target indikator perekonomian tinggi-tinggi. Soalnya, pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi tolak ukur kredibilitas partai-partai pemerintah saat pemilu.
Namun menurut Sofjan, target anggaran yang terlalu tinggi ini justru bisa membebani dunia usaha. “Nanti kalau anggaran besar, sementara penerimaan pajak tidak tercapai, siapa yang dibebani pajak? Pasti pengusaha. Kalau defisit anggaran bertambah, pemerintah berutang, siapa lagi yang membayar?”
Untuk itu, Sofjan meminta agar pemerintah melakukan penghematan anggaran, baik untuk belanja pegawai maupun pembangunan gedung pemerintahan. Sofjan juga meminta agar pemerintah tak lagi membuat kebijakan yang mengurangi keunggulan kompetitif produk Indonesia.
Sofjan mencontohkan akibat kenaikan suku bunga perbankan dan tarif tenaga listrik pada 2014, maka keunggulan produk Indonesia semakin berkurang. “Kami tidak minta insentif macam-macam, yang penting kami jangan diganggu. Produk impor juga harus dikendalikan. Misalnya barang super mewah itu dikenai pajak sangat tinggi,” katanya.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
5 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
