Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, mengatakan pihaknya berencana memanggil Menteri Perindustrian terkait kisruh mobil murah dan ramah lingkungan. "Waktunya sebelum reses DPR atau sebelum tanggal 15 Oktober 2013," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 September 2013.
Ia menjelaskan, pemanggilan ini bukan bersifat khusus, tapi dalam bentuk rapat kerja seperti biasa. Aria mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan mengenai program mobil murah yang sekarang menimbulkan kontroversi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merasa keberatan dengan adanya program mobil murah. Jokowi--sebutan populer untuk Joko Widodo--mengklaim adanya mobil murah dapat menambah jumlah kendaraan yang masuk Ibu Kota sehingga akan memperparah kemacetan.
Untuk menindaklanjuti keberatannya, Jokowi telah berkirim surat kepada Wakil Presiden Boediono ihwal mobil murah. Akan tetapi, juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengatakan program mobil murah tak bertentangan dengan 17 langkah yang digadang oleh Wakil Presiden Boediono. "Ada potensi kemacetan itu benar. Tapi harus diatasi dengan transportasi publik."
Lebih jauh, Aria meminta pemerintah untuk tidak memaksakan program mobil murah ini. "Marilah kita duduk bersama dan pemerintah jangan keukeuh soal mobil murah. Karena mobil murah berproduksi pun diberikan insentif."
