Indef Minta Pemerintah Tekan Utang Luar Negeri

Reporter

Editor

Muchamad Nafi

Selasa, 17 September 2013 16:10 WIB

Koalisi Anti Utang melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Kamis, (13/08). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah menghapus hutang luar negeri serta merubah kebijakan ekonomi. Foto: TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economic and
Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika mengatakan, semestinya pemerintah hati-hati dalam berutang untuk membangun infarstruktur terutama dalam bentuk uang. Dalam realisasinya, tak semua dalam bentuk uang tapi ada sebagian dalam bentuk teknologi dan barang.

"Biasanya, teknologi dan barang tersebut sudah kadaluwarsa di negara pemberi pinjaman tersebut," kata Erani saat dihubungi Tempo, Selasa, 17 September 2013.

Ia menyatakan, pemerintah sudah seharusnya mengurangi utang luar negeri dalam membangun infarstruktur dasar seperti untuk pertanian. Ini karena, utang menyebabkan masalah lanjutan semisal ketidakmampuan masyarakat dalam membeli hasil dari produk utang tersebut.

Namun, kata Erani, pemerintah mengalami dilema ketika hendak meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur tapi tak ada dana. Maka, salah satu cara utuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan meminjam dana dari luar negeri.

Sebelumnya, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum, Rido Matari Ichwan mengatakan, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) mendominasi utang pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur. "Sekitar 40 persen utang luar negeri berasal dari JICA," kata dia di kantornya, Senin kemarin.

Selain JICA, utang luar negeri untuk infrastruktur pada tahun ini berasal dari Bank Dunia sebesar 29 persen, China 8,7 persen, dan Asian Development Bank (ADB) 7,8 persen. "Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisundawu dananya berasal dari Cina," ujarnya.

Pada tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum menerima pinjaman US$ 5,7 miliar. Namun, yang masuk dalam Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) hanya 10 persen atau sekita Rp 8,26 triliun dari total anggaran PU yang mencapai Rp 83 triliun.

Anggaran yang berasal dari utang luar negeri itu diserap oleh tiga lembaga di Kementerian PU yakni Direktorar Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Rido menuturkan, bunga pinjaman utang tersebut tak sampai satu persen per tahun dan tenornya tergantung dari perjanjian.

ERWAN HERMAWAN


Topik Terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani| Siapa Bunda Putri| Penembakan Polisi |Miss World| Misteri Sisca Yofie


Berita Terpopuler:
Munzir Almusawa Ramal Dirinya Meninggal di Usia 40
Halo, Saya Bunda Putri
Gara-gara Ngobrol, Perwira Ini Diusir Kapolri
Tiga Penyebab Organ Intim Penjual Kopi Dirusak
Selenggarakan Miss World, Hary Tanoe Merugi

Berita terkait

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

5 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

6 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

7 hari lalu

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

8 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

8 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

37 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

37 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

38 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

38 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

38 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya