TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, melaporkan hingga akhir Agustus 2013 masih ada US$ 10,652 miliar pinjaman luar negeri untuk kegiatan 21 Kementerian dan Lembaga belum ditarik. Menurut dia, meskipun masih banyak pinjaman yang belum ditarik, dia memastikan tidak akan terlalu berpengaruh pada comitment fee yang harus ditanggung.
"Comitment fee itu adalah sesuatu yang lazim dalam pinjaman, baik yang multilateral, bilateral, bahkan pinjaman komersial," kata Robert di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2013.
Berdasarkan data Direktorat Pengelolaan Utang, total komitmen pinjaman 21 Kemeterian dan Lembaga hingga Agustus 2013 sebesar US$ 15,959 miliar. Pinjaman tersebut untuk periode 1998-2020. Dari total pinjaman tersebut, pemerintah baru menarik sebesar Rp 5,307 miliar.
Sementara posisi utang pemerintah hingga uli 2013 sebesar Rp 2.102,6 triliun, yang terdiri dari instrumen surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 1.501,6 triliun, pinjaman luar negeri Rp 599,1 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1,8 triliun. Dari total SBN, sekitar Rp 300 triliun dalam bentuk valas dan sekitar Rp 1.200 triliun dalam bentuk rupiah.
"Dari total SBN itu, Rp 210 triliun - 220 triliun dipegang BI, Rp 900 triliun bisa diperdagangkan. Jadi 33 persen kepemilikannya asing," katanya.
