Ini Janji Pemerintah dalam Menekan Defisit

Reporter

Selasa, 3 September 2013 15:45 WIB

Menteri Keuangan Chatib. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan akan berupaya menekan defisit transaksi berjalan hingga akhir 2013 berada di bawah 3 persen. "Diusahakan. Yang pasti akan di bawah 4 persen," kata Chatib di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2013.

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada triwulan kedua mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar 4,4 persen dari pendapatan domestik bruto. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan defisit di triwulan pertama yang bernilai US$ 5,8 miliar atau sebesar 2,6 persen dari PDB.

Terjadinya defisit transaksi berjalan telah berdampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah karena masih tingginya impor. Namun Chatib mengatakan tren defisit akan berkurang pada kuartal ketiga karena impor migas berkurang setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Dalam mengatasi itu, pemerintah telah menetapkan paket kebijakan ekonomi yang salah satunya mengatur penggunaan biofuel dalam negeri sebanyak 10 persen untuk bahan campuran solar. Langkah itu diambil untuk menekan impor migas yang berkontribusi besar terhadap defisit transaksi berjalan.

Namun, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pada Juli defisit neraca perdagangan mencapai US$ 2,31 miliar. Dengan demikian, secara kumulatif dari Januari hingga Juli neraca perdagangan defisit US$ 5,65 miliar. Angka defisit ini merupakan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Kenaikan harga bahan bakar minyak pada 22 Juni 2013 ternyata tak juga mengurangi konsumsi masyarakat. BPS mencatat, impor migas pada Juli mencapai US$ 4,14 miliar atau naik 17,17 persen dibanding Juni 2013. Kalaupun dilihat dari volume, impor migas pada Juli tercatat 4,67 juta ton, sementara bulan sebelumnya hanya 4,04 ton.

Namun, Chatib tetap yakin, meskipun sepanjang tahun ini transaksi berjalan akan tetap defisit, tren defisitnya akan berkurang mulai triwulan II dengan adanya kebijakan paket ekonomi pemerintah. "Kami monitor terus mulai dari program kebijakannya seperti biofuel. IMF proyeksinya 3,4 persen," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita Lainnya:
Ini Cara Fathanah Cuci Uangnya
Anggota DPRD Bacok Warga di Kantornya
Bertemu Foke, Ahok Cium Pipi Kanan Kiri
PNS Situbondo Diwajibkan Salat Berjemaah
Jenazah Soetandyo Disambut Isak Tangis Keluarga
Ada BMW di Rusunawa Cipinang Muara

Berita terkait

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

1 hari lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

2 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

2 hari lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

2 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

2 hari lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

2 hari lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

3 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya