"Dalam pagu indikatif dialokasikan Rp 600 miliar. Kami tambah dari ruang fiskal, totalnya menjadi Rp 2,3 triliun," kata Armida di kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 Juli 2013.
Armida menambahkan, konversi BBM ke gas ini akan dilakukan secara maksimal pada tahun depan, dan pada 2015 akan dilanjutkan oleh badan usaha milik negara. "Jadi untuk sekarang stimulan dulu pemerintah. Sedangkan untuk konversi minyak tanah ke elpiji roadmap-nya akan berakhir pada 2014," katanya.
Menurut Armida, total anggaran untuk konversi BBM ke gas itu tidak hanya dialokasikan untuk pengadaan konverter kit, namun juga pembangunan infrastruktur penyaluran gas dan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). "Potensi penghematan bisa mencapai 615 liter per tahun," katanya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan pihaknya akan memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan untuk program konversi BBM. "Kami akan menambah SPBG secara sporadis. Asal ada lokasi akan kami bangun."
Jero menargetkan akan membangun 84 SPBG yang akan dibangun hingga akhir 2014 mendatang. Pembangunan akan dilakukan di beberapa daerah, seperti Balikpapan dan Jawa Timur. "Juga di beberapa kota lainnya. Kami targetkan bisa selesai," katanya.
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
23 November 2021
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
16 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat
Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
15 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.
