TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan hari ini, 29 Juli 2013, mengangkat Budi Setiawan sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). Budi menggantikan posisi Ketut Mardjana.
Dalam sambutannya, Budi mengungkapkan soal penugasan PT Pos Indonesia dalam penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Ia mengatakan PT Pos Indonesia menerima fee sebesar Rp 200 miliar atas penugasan menyalurkan BLSM.
"Dibayarkannya di semester kedua, tapi tidak langsung semua, bertahap tiga kali, 30 persen bulan Juli, 40 persen bulan September, 30 persen lagi akhir tahun," katanya.
Menurut Budi, fee yang diperoleh PT Pos tidak terlalu besar dibandingkan pengeluaran untuk penyaluran BLSM. "Ini, kan, bentuknya penugasan, untungnya tipislah karena pengeluarannya juga besar," katanya.
Dia mencontohkan penyaluran BLSM di Papua yang memakan banyak biaya. "Sewa pesawatnya saja Rp 15 miliar untuk Papua," ujarnya. Budi menambahkan, sampai dengan periode pertama penyaluran BLSM, dana yang terserap sudah mencapai 95 persen. "Di atas angka yang ditentukan pemerintah."
Ia membenarkan bahwa tidak semua BLSM dapat disalurkan. Beberapa dikembalikan karena berbagai sebab, antara lain kesalahan pendataan maupun penerima sudah meninggal dunia. "Ada sekitar 200 ribu Kartu Perlindungan Sosial (KPS)," katanya.
Untuk kartu-kartu yang dikembalikan ini, kata dia, dimungkinkan akan dilakukan pergantian orang. Prosesnya dengan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang dikirimkan ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). "Yang sebelumnya tidak terdata (mendapat BLSM) bisa saja masuk. Jadi ganti orang," katanya.
Namun, menurut dia, bisa juga pada akhir periode BLSM terdapat sisa uang. "Seperti pada tahun 2008 (program BLT) itu sisa Rp 250 miliar dan dikembalikan ke pemerintah," katanya.
Sampai dengan semester pertama, PT Pos mencatatkan laba bersih sebesar Rp 120 miliar. "Target sampai akhir tahun Rp 313 miliar," katanya.
ANANDA PUTRI
Berita Terkait:
Utang Pemerintah ke Pertamina Rp 25 Triliun
Empat BUMN Jajaki Bisnis di Papua Nugini
PLN Anggarkan Belanja Modal Rp 60 Triliun di Tahun 2013
Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas
Giliran Bulog Buka Toko Retail di Solo
