TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengaku sudah mengantongi jawaban dari opsi pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Jembatan Selat Sunda (KSISS). Menurut dia, jawaban itu akan diberikan saat Tim 7 menggelar rapat tentang pembangunan kawasan dan jembatan penghubung Pulau Jawa dan Sumatera itu yang digelar dalam waktu dekat ini.
"Tenang saja, harus sabar. Tentu saya sudah mempunyai jawaban soal JSS. Itu nanti akan diputuskan oleh Tim 7," kata Chatib seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2013. Namun, Chatib enggan menjawab dengan tegas opsi mana yang akan dipilih Kementerian Keuangan.
Pembangunan jembatan dan kawasan strategis di Selat Sunda menuai polemik panjang di Lapangan Banteng. Saat masih menjadi Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, protes terhadap Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2011. Usul itu sekaligus mengeliminasi konsorsium Pemerintah Daerah Banten-Lampung dan Artha Graha Network.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, berdasarkan rapat koordinasi yang digelar dua pekan lalu, Tim 7 lebih memilih agar proyek tersebut ditangani oleh BUMN dan konsorsium pemrakarsa. Namun, keputusan tidak bisa diambil karena tidak hadirnya Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri dalam rapat.
Jawaban dari Chatib memang ditunggu-tunggu untuk proyek pembangunan jembatan dan kawasan yang memakan biaya lebih dari Rp 200 triliun tersebut. Hatta mengaku tidak ingin polemik terulang jika keputusan tidak disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan.
"Saya tidak ingin ada dissenting opinion. Dulu yang hadir Wamenkeu setuju, tapi menterinya tidak. Sekarang saya tunggu keputusan dari Menteri Keuangan langsung, tanpa diwakilkan," kata Hatta pekan lalu.
