TEMPO.CO, Jakarta - Agus Joko Pramono akhirnya terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Agus terpilih melalui mekanisme voting Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat dengan jumlah dukungan sebanyak 42 suara dari 56 orang anggota Dewan yang hadir.
"Dengan hasil tersebut, Komisi XI memilih Agus Joko Pramono menjadi anggota BPK," kata Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Izedrik Emir Moeis, saat mengumumkan hasil voting di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa malam, 25 Juni 2013.
Adapun Agus Joko adalah Tenaga Ahli Anggota BPK Bahrullah Akbar. Sejak mendaftar menjadi calon, Agus Joko kerap bergerilya ke sejumlah politikus. Termasuk melobi Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan. Agus Joko juga disebut-sebut mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, PPP, dan PKS.
Wakil Ketua Komisi XI, Andi Timo Pangerang, berharap calon terpilih bisa bekerja dengan baik. Dia tidak membantah jika Agus merupakan calon yang disokong oleh Partai Demokrat. "Ya memang dari awal ke sana (Agus Joko)," katanya. Dia membantah jika partainya sejak awal menjagokan Muchayat. "Setelah pelamaran calon kami laporkan ke fraksi. Hasilnya itu," katanya.
Agus memang menjadi salah satu calon kuat di kalangan Komisi Keuangan. Sebelumnya, nama Muchayat yang disebut-sebut menjadi calon kuat. Namun, mantan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang menjadi sorotan ini karena diduga berperan mengatur kemenangan Adhi Karya dalam proyek pembangunan stadion Hambalang yang juga diaudit oleh BPK hanya mendapat 12 suara.
Muchayat, adalah ayah dari Munadi Herlambang yang merupakan salah seorang pemilik perusahaan subkontrak PT Dutasari Citralaras. Dia juga sudah beberapa kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Adapun calon lain, Eddy Rasyiddin hanya mendapat satu suara dan Gunawan Sidauruk mendapat satu suara. "Setelah ini nanti Komisi akan berkirim surat ke Pimpinan DPR untuk mengesahkan calon tersebut dalam Paripurna," kata Andi.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
2 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
37 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
40 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
41 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
41 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
41 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
41 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
41 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
42 hari lalu
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca SelengkapnyaMenteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
45 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca Selengkapnya