Inflasi Akan Mulai Terasa di Juli

Reporter

Kamis, 20 Juni 2013 17:20 WIB

Warga membeli ikan di Pasar Senen, Jakarta (20/6). Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum terjadi tapi telah melambungkan harga bahan makanan di pasar. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengatakan inflasi akibat dampak kenaikkan harga BBM akan mulai terasa pada Juli 2013. Menurut dia, kalau kebijakan kenaikkan harga BBM pada pekan ini dampak terhadap inflasi tidak akan langsung dirasakan oleh masyarakat.


"Kalau berbicara puncak mungkin pada bulan Juli baru terasa," kata Bambang seusai rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2013.

Menurut Bambang, gejolak inflasi akan dirasakan juga pada Agustus dan September. "Karena memasuki bulan puasa dan tahun ajaran baru," katanya. Namun dia memperkirakan inflasi akan menurun pada Oktober 2013. "Diharapkan akan mulai mereda pada Oktober," ujar dia.

Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada pekan ini setelah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 oleh DPR. Berdasarkan hitungan pemerintah, akibat kenaikan BBM tersebut inflasi pada 2013 akan melambung dari target sebelumnya 4,9 persen menjadi 7,2 persen.

Bambang mengatakan, jika pada tahun depan tidak ada kebijakan yang signifikan seperti administration price, maka inflasi akan kembali ke rendah seperti basis pada 2012. "Core inflation cenderung turun. Kalau tidak ada kebijakan BBM cenderung turun lagi," katanya. Adapun pemerintah menargetkan inflasi pada 2014 berkisar antara 3,5 persen sampai 5,5 persen.

ANGGA SUKMA WIJAYA


Terhangat:
Evaluasi Jokowi | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah


Berita Terkait
Hanura: Harga BBM Boleh Naik, Asalkan...

Spanduk Tolak Kenaikan BBM PKS Dicopot

Muhaimin: Yang Tolak BBM Naik, Tak Mengerti Masalah

Demokrat: Menteri PKS Lebih Baik Mundur

Istana: Ini Bukan Saat Tepat Provokasi Politik

Advertising
Advertising

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

24 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

36 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

48 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

52 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

54 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

55 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya