DPR Setujui APBN Perubahan 2013

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 17 Juni 2013 23:19 WIB

Sejumlah anggota dewan tengah sibuk membaca draft pandangan fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 menjadi Undang-Undang. Keputusan diambil melalui mekanisme voting. "Dengan demikian RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang," kata Ketua DPR Marzuki Alie, saat menutup Sidang Paripurna, Senin, 17 Juni 2013.

Sidang Paripurna yang digelar sejak pukul 11.00 WIB ini berlangsung alot. Lobi bahkan dilakukan selama hampir 5 jam. Karena tak kunjung ada titik temu, keputusan diambil dengan voting. Berdasarkan hasil voting, sebanyak 338 anggota Dewan setuju APBN Perubahan 2013 disahkan. Sementara 181 anggota menolak. Yang menolak adalah dari PDI Perjuangan, PKS, Hanura, dan Gerindra.

Dengan disahkannya UU APBN Perubahan, maka semakin memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan dinaikkan. Pemerintah merencanakan kenaikkan harga BBM jenis Premium akan naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500. Sedangkan BBM jenis Solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500.

Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan dengan disetujui UU APBN Perubahan 2013, maka belanja negara akan semakin sehat. Menurut dia, defisit anggaran disepakati 2,38 persen. Dengan demikian, belanja subsidi yang akan lebih terkendali. "Subsidi akan lebih adil," katanya saat penyampaian pendapat akhir pemerintah.

Chatib sebelumnya menegaskan jika pemerintah akan menaikkan harga BBM. Kenaikkan harga akan diumumkan pada bulan ini. "Kami pemerintah sudah clear jika harga BBM akan naik," katanya. Namun Chatib tidak memastikan kapan tanggal pengumuman kenaikkan harga BBM. "Itu nanti Pak Presiden," katanya.

Adapun Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar berharap kenaikkan harga BBM bisa dilakukan beberapa hari setelah UU APBN Perubahan 2013 disahkan. Menurut dia, pemerintah saat ini akan menyiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) untuk dana kompensasi kenaikkan harga BBM. "Kami ingin dua hari selesai. Maka langsung bisa dikaitkan dengan itu (Kenaikan harga BBM)," kata Mahendra.

ANGGA SUKMA WIJAYA
Topik terhangat:
Rusuh KJRI Jeddah | Koalisi dan PKS | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:
Edisi Khusus HUT Jakarta
Dosen UI Pengkritik Korupsi Jadi Tersangka

Aktris Ully Artha Meninggal Dunia

Alasan Jakarta Semakin Macet

Berita terkait

Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

Formappi menyebut uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR membuka peluang lebar terjadinya transaksi politik dan uang.

Baca Selengkapnya

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

10 jam lalu

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

Kejaksaan Agung mengatakan jurnalisme investigasi membantu pengungkapan kasus hukum.

Baca Selengkapnya

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

12 jam lalu

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

Draf RUU Penyiaran dihujani kritik dari Dewan Pers, PWI, dan AJI. Lalu, apa sikap DPR menanggapi kritik tersebut?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

13 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan

13 jam lalu

Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi banyaknya kritik terhadap RUU Penyiaran yang dianggap membatasi jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

14 jam lalu

Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

Musa Rajekshah, membantah adanya kompensasi jika dia tidak jadi diusung Partai Golkar di Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

15 jam lalu

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR

Baca Selengkapnya

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

16 jam lalu

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

Anggota DPR dan Menkoninfo berbeda pandangan tentang draf RUU Penyiaran yang melarang tayangan jurnalisme investigasi

Baca Selengkapnya

Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK

16 jam lalu

Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah telah mengambil keputusan soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

17 jam lalu

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

DPR RI akan segera membahas RAPBN tahun anggaran 2025. Pembahasan itu bakal dilaksanakan dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan, 20 Mei 2024.

Baca Selengkapnya