TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 menjadi Undang-Undang. Keputusan diambil melalui mekanisme voting. "Dengan demikian RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang," kata Ketua DPR Marzuki Alie, saat menutup Sidang Paripurna, Senin, 17 Juni 2013.
Sidang Paripurna yang digelar sejak pukul 11.00 WIB ini berlangsung alot. Lobi bahkan dilakukan selama hampir 5 jam. Karena tak kunjung ada titik temu, keputusan diambil dengan voting. Berdasarkan hasil voting, sebanyak 338 anggota Dewan setuju APBN Perubahan 2013 disahkan. Sementara 181 anggota menolak. Yang menolak adalah dari PDI Perjuangan, PKS, Hanura, dan Gerindra.
Dengan disahkannya UU APBN Perubahan, maka semakin memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan dinaikkan. Pemerintah merencanakan kenaikkan harga BBM jenis Premium akan naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500. Sedangkan BBM jenis Solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500.
Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan dengan disetujui UU APBN Perubahan 2013, maka belanja negara akan semakin sehat. Menurut dia, defisit anggaran disepakati 2,38 persen. Dengan demikian, belanja subsidi yang akan lebih terkendali. "Subsidi akan lebih adil," katanya saat penyampaian pendapat akhir pemerintah.
Chatib sebelumnya menegaskan jika pemerintah akan menaikkan harga BBM. Kenaikkan harga akan diumumkan pada bulan ini. "Kami pemerintah sudah clear jika harga BBM akan naik," katanya. Namun Chatib tidak memastikan kapan tanggal pengumuman kenaikkan harga BBM. "Itu nanti Pak Presiden," katanya.
Adapun Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar berharap kenaikkan harga BBM bisa dilakukan beberapa hari setelah UU APBN Perubahan 2013 disahkan. Menurut dia, pemerintah saat ini akan menyiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) untuk dana kompensasi kenaikkan harga BBM. "Kami ingin dua hari selesai. Maka langsung bisa dikaitkan dengan itu (Kenaikan harga BBM)," kata Mahendra.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Topik terhangat:
Rusuh KJRI Jeddah | Koalisi dan PKS | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
Edisi Khusus HUT Jakarta
Dosen UI Pengkritik Korupsi Jadi Tersangka
Aktris Ully Artha Meninggal Dunia
Alasan Jakarta Semakin Macet
Berita terkait
Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?
10 jam lalu
Formappi menyebut uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR membuka peluang lebar terjadinya transaksi politik dan uang.
Baca SelengkapnyaReaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran
10 jam lalu
Kejaksaan Agung mengatakan jurnalisme investigasi membantu pengungkapan kasus hukum.
Baca SelengkapnyaKritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran
12 jam lalu
Draf RUU Penyiaran dihujani kritik dari Dewan Pers, PWI, dan AJI. Lalu, apa sikap DPR menanggapi kritik tersebut?
Baca SelengkapnyaApa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?
13 jam lalu
Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan
13 jam lalu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi banyaknya kritik terhadap RUU Penyiaran yang dianggap membatasi jurnalisme investigasi.
Baca SelengkapnyaMusa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut
14 jam lalu
Musa Rajekshah, membantah adanya kompensasi jika dia tidak jadi diusung Partai Golkar di Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaDitanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR
15 jam lalu
Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR
Baca SelengkapnyaBeda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi
16 jam lalu
Anggota DPR dan Menkoninfo berbeda pandangan tentang draf RUU Penyiaran yang melarang tayangan jurnalisme investigasi
Baca SelengkapnyaDasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK
16 jam lalu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah telah mengambil keputusan soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaRAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN
17 jam lalu
DPR RI akan segera membahas RAPBN tahun anggaran 2025. Pembahasan itu bakal dilaksanakan dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan, 20 Mei 2024.
Baca Selengkapnya