Demo tolak kenaikan harga dan pembatasan BBM bersubsidi di Bandung (13/6). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan 10 juta buruh mengancam mogok kerja jika pemerintah berkukuh menaikkan harga bahan bakar minyak yang akan diputuskan dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini.
Aksi mogok massal tersebut, kata Iqbal, akan digelar pada 16 Agustus mendatang, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan nota keuangan negara. “Kami akan berhenti berproduksi secara nasional,” kata Iqbal saat dihubungi Tempo, Senin, 17 Juni 2013.
DPR akan menggelar rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APABN-P). Rencananya, jika APBN-P disetujui maka pemerintah akan langsung mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Jika harga BBM jadi naik, harga premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter, sementara solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter.
Sikap KSPI, kata Iqbal, sangat tegas menolak kenaikan harga BBM. Ada tiga alasan yang menurut dia mendasari penolakan itu. Antara lain, pertama, kenaikan harga BBM sebanyak Rp 2.000 akan menurunkan daya beli buruh sebesar 30 persen. “Kemarin pemerintah menaikkan upah buruh 30 persen, nanti daya beli buruh merosot lagi 30 persen. Sama juga bohong,” ujarnya.
Kebijakan tersebut, ujar Iqbal, tidak berorientasi pada proteksi daya beli buruh dan masyarakat miskin. Meski pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), kaum buruh akan tetap terpuruk. “Karena buruh kategorinya hanya setingkat di atas miskin, jadi tidak dapat BLSM. Itu bukan kebijakan tepat untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan buruh,” katanya.
Alasan kedua KSPI menolak kenaikan harga BBM, menurut dia, ketidakjelasan pemerintah mengalihkan subsidi BBM. “Pemerintah tidak menyebut dengan jelas akan dialihkan ke mana subsidi BBM yang dicabut itu,” ucap Iqbal. Seharusnya, kata dia, subsidi dialihkan untuk program yang jelas-jelas menjamin kesejahteraan masyarakat, seperti sistem jaminan kesehatan sosial atau pembangunan perumahan murah.
