TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri mengatakan paska reformasi, tidak boleh ada pembiayaan terhadap suatu instansi yang tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "SKK Migas inkonstitusional karena pembahasan anggarannya tidak melalui persetujuan parlemen," ucap Hasan seusai pemaparan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2012 di Gedung Parlemen DPD pada Kamis, 13 Juni 2013.
BPK juga membantah pernyataan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bahwa status Badan Hukum Milik Negara menyebabkan ia berhak mengadakan pembiayaan langsung. "Istilah BHMN ini tidak ada karena Mahkamah Konstitusi sudah mencabutnya," ucap Hasan.
BPK menyarankan agar pembiayaan SKK Migas masuk APBN. Ini menghindari adanya dana non budgeter. SKK Migas, ucap Hasan, jangan buru-buru reaktif kalau pembiayaannya masuk APBN maka standarnya pun ikut APBN. "Akan ada perlakuan memadai." Hasan juga menyadari bahwa keprofesionalan pegawai SKK Migas harus dihargai lebih. Ini dilakukan agar mereka tidak direbut kontraktor asing.
Menanggapi SKK Migas yang mengatakan hasil penjualan migas disetor ke rekening di Bank Indonesia, Hasan membenarkan. "Namun, penyetoran itu masih ada di rekening antara. Belum masuk APBN," ucap Hasan. Jadi, pembiayaan SKK diambil dari rekening antara tersebut. "Artinya, transaksinya belum tercatat sebagai penerimaan dan pengeluaran APBN."
Sebelumnya BPK mengatakan bahwa hak negara yang tidak terpungut dari pajak SKK Migas pada 2010 sebesar Rp 4 triliun, Rp 3,05 triliun pada 2011, dan pada 2012 sebesar Rp 1,3 triliun.
BPK juga mengharap pemerintah segera melaksanakan amandemen production sharing contract (PSC) terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menggunakan tax treaty dalam penghitungan pajak penghasilan migas yang dibayarkan kepada negara. Jika hal tersebut dilakukan, maka BPK yakin langkah ini akan mencegah berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil migas dan PPh Migas.
