Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi & Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan Badan Inteligen Negara (BIN) seharusnya menjadi sumber informasi utama Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memilih pejabat publik termasuk Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. "Walau tidak disuruh, BIN seharusnya memberikan informasi ke DPR. DPR butuh banyak informasi," kata Uchok kepada Tempo, Ahad, 9 Juni 2013.
Uchok menjelaskan, DPR harus punya alasan kuat dalam memilih Anggota BPK, apalagi ada beberapa calon yang rekam jejaknya abu-abu. Satu di antaranya, Mantan Deputi BUMN Muchayat. Nama Muchayat disebut-sebut sejumlah pihak punya peran besar dalam kemenangan Adi Karya atas proyek Hambalang. Majunya Ketua Umum Organisasi Masyarakat Barisan Indonesia (Barindo) disebut-sebut atas dukungan Partai Demokrat.
"Kalau dia mendaftar BPK jadi mencurigakan. Audit BPK bisa menjadi data di pengadilan oleh penegak hukum, termasuk perhitungan kerugian negara. Nanti dia masuk, kerugian negara proyek Hambalang hilang, bisa berabe," ujarnya.
Meski masa jabatan Anggota BPK yang diemban kemungkinan hanya 1 tahun 4 bulan, melanjutkan masa jabatan Taufikurrahman Ruki yang baru pensiun, tapi Uchok menilai periode waktu itu rentan. Audit Hambalang belum selesai dan menjelang Pemilu 2014. Ia-pun meminta DPR mempertimbangkan baik-baik konflik kepentingan para calon.
Soal rekam jejak Muchayat, Uchok menjelaskan, tanpa data dari BIN-pun, DPR sudah cukup dapat informasi. "Sudah banyak disebut-sebut sebagai aktor sesungguhnya dalam Hambalang, seharusnya DPR pikir panjang untuk meloloskan," katanya, termasuk anggota DPR dari Fraksi Demokrat. "Saat ini citra Demokrat lagi sedikit-sedikit naik, karena sorotan sedikit. Kalau (Muchayat) dipilih Demokrat, Demokrat yang disalahkan," katanya.
Sebelumnya, Tempo memperoleh informasi, beberapa tahun lalu, BIN sempat menginformasikan rekam jejak Muchayat pada Pemerintah. Ketika itu, Pemerintah tengah mencari pengganti Menteri BUMN Sugiharto. Muchayat gagal maju lantaran diketahui terkait belasan kasus.