TEMPO.CO, Jakarta - Angka inflasi tahunan bisa melebihi 7,2 persen bila mengalami kendala kesediaan pangan. Pemerintah mengajukan RAPBN -Perubahan 2013 dengan angka inflasi pada kisaran 7,2 persen telah memperhitungkan faktor kenaikan harga BBM.
"Angka inflasi 7,2 persen sebagai dampak kenaikan BBM bisa dicapai jika ketersediaan pangan terjaga," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro, pada Jumat 24 Mei di Gedung Mahkamah Agung. Selain pasca kenaikan BBM, pemerintah sudah memasukkan faktor konsumsi bulan Ramadhan dan Hari Idul Fitri.
Menurut Bambang, batas bawah inflasi ini bisa terlampaui jika tidak ada upaya lebih dari penyuplai makanan. Kebutuhan pokok seperti beras, bawang, minyak goreng, dan produk holtikultura lainnya tidak boleh mengalami ganguan. "Apalagi di saat inflasi akibat kenaikan BBM yang kini menjadi headline."
Bambang menekankan agar pemerintah terkait yang membidangi ketersediaan pangan tidak melakukan pembatasan impor, dengan catatan jika pemasok lokal sudah tidak mampu memenuhi permintaan. Jika supply pangan dalam negeri tidak mampu mengatasi permintaan, demikian Bambang, maka pemenuhannya harus didatangkan dari impor. "Ini sudah menjadi konsekuensi."
Bambang juga mengharap kerjasama antar sektor, khususnya oleh pemerintah. "Yang fokus pada produksi ya harus menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu pula dengan penjaga harga, harus menjalankan tugasnya dengan baik pula," ucap Bambang.
Sebelumnya pemerintah menargetkan inflasi berkisar 4,9 persen pada APBN 2013. Namun, pemerintah mengajukan RAPBN-Perubahan 2013 yang mencatut angka inflasi pada kisaran 7,2 persen.
