Dengan adanya rencana kenaikan harga BBM sebanyak 6 mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor LBH, Jakarta, Rabu (17/4). Dalam aksinya 3 mahasiswa melakukan mogok makan dan jahit mulut untuk melakukan protes. TEMPO/Dasril Roszandi
"Anda masih percaya harga akan naik? Sudah dua tahun dibicarakan, tapi enggak jadi naik. Saya sih sudah enggak percaya, " kata Sofjan ketika ditemui di APEC Business Advisory Council (ABAC) Business Luncheon di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2013.
Sofjan mengatakan, pengusaha sebenarnya masih bisa menerima tingkat kenaikan harga BBM seperti yang dibahas akhir-akhir ini, termasuk juga dampaknya. Wacana yang berkembang beberapa waktu terakhir, harga BBM bersubsidi akan naik ke kisaran Rp 6.000 per liter hingga Rp 6.500 per liter. Sofjan memperkirakan kenaikan harga barang hanya sekitar 5 persen karena yang terpengaruh oleh kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah komponen logistik. Sementara dari sisi manufaktur sudah menggunakan BBM non subsidi. "Tetapi belum tentu (harganya) betul-betul naik 5 persen. Susah menaikkan harga sekarang karena barang impor lebih murah. Saingan kami banyak sekali. Kalau dinaikkan, barang impor langsung lebih laku dan kami susah jualan" katanya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengaku belum ada rencana kenaikan harga jual oleh para anggotanya. "Saya belum dapat masukan, tetapi biasanya kalau ada dampak ke biaya operasi, tentu ada penyesuaian (harga)," kata Suryo ketika ditemui di tempat yang sama.
Namun kalaupun ada kenaikan, Suryo memperkirakan harga tak akan naik terlalu tinggi. Besaran kenaikan ini menurutnya tergantung kepada berapa besar porsi biaya BBM terhadap biaya produksi perusahaan.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
4 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
