BNI Belum Keluarkan Uang Sepeserpun untuk "Indonesia Sukses"

Reporter

Editor

Kamis, 9 September 2004 12:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Sigit Pramono mengaku sampai sekarang belum mengeluarkan dana sepeserpun untuk sponsor kuis Indonesia Sukses. Karena menurut dia, besarnya dana yang akan disetor jumlahnya belum final dan masih dalam pembicaraan. "Sampai sekarang belum Rp 1-pun kita keluarkan," kata Sigit Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (9/9). Sigit mengatakan, seandainya nanti ada teguran dari Panwaslu yang mengatakan bahwa kuis itu sebagai kampanye, maka BNI tidak akan menyetor ke Yayasan IMM, penyelenggara kuis Indonesia Sukses. "Inikan baru komitmen lisan saja. Perjanjian secara tertulis yang mempunyai kekuatan hukum belum dilaksanakan," katanya. Ia juga mengaku, tidak mendapat tekanan dari Menteri BUMN untuk menjadi sponsor dalam kuis Indonesia Sukses. Sigit tidak khawatir apabila dana yang ia setor ke IMM nantinya akan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye. Karena dananya tidak ke yayasan, tapi langsung ke pemenang. "Itu tidak dalam bentuk uang tunai tapi dalam bentuk tabungan pendidikan selama lima tahun," kata dia. Permintaan untuk menjadi sponsor, menurut Sigit, berasal dari surat permohonan yang dikirim oleh Yayasan IMM sejak Juli. Sigit menjelaskan, dana yang digunakan untuk sponsor diambilkan dari dana bina lingkungan dan biaya promosi. Sigit tidak bisa menjelaskan berapa nantinya besarnya dana yang akan disetorkan oleh BNI dalam kuis Indonesia Sukses. "Itukan sponsornya banyak, tidak hanya kita sendiri, ada Bank Mandiri, ada BRI dan lainnya. Sehingga presentase yang kita setorkan berapa, kita belum tahu," kata Sigit. Errwin Daryanto - Tempo News Room

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

31 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

34 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

35 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

39 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

42 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

49 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

50 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

52 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

55 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya