DPR: Cabut Izin Masuk Importir Sapi Bakalan

Reporter

Editor

Kamis, 2 September 2004 19:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pertanian DPR RI merekomendasikan pencabutan izin masuk importir sapi bakalan yang melanggar batas berat maksimal. Sesuai dengan ketentuan Direktorat Bina Produksi Peternakan, batas berat maksimal impor sapi bakalan adalah 350 kilogram. Rekomedasi ini berkaitan dengan ditemukannya sapi bakalan yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu yang lalu oleh Direktorat Bea dan Cukai. Dalam temuan itu dinyatakan sejumlah sapi-sapi telah melebihi batas berat yang telah ditentukan.Atas kejadian ini Direktorat Bina Produksi Peternakan sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan tersebut meminta pihak Bea dan Cukai untuk menahan sapi-sapi tersebut. Namun setelah beberapa lama ditahan Direktorat mengeluarkan surat bahwa importir sapi tersebut hanya dikenai sanksi administrasi.Dengan kejadian tersebut Komisi meminta diterapkannya peraturan yang lebih tegas kepada importir-impotir yang bersangkutan. "Kami merekomendasikan agar surat izin masuk sapi tersebut harus dicabut," kata Wakil Ketua Komisi I Made Urip kepada Tempo News Room seusai rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Pedagang dan Pengimpor Daging Indonesia (ASPIDI) dan Direktorat Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian di Gedung DPR RI Jakarta, (2/9).Sedangkan mengenai izin usaha importir tersebut, Urip mengataan anggota Dewan belum merekomendasikan apa-apa. Sebab pihaknya belum membicarakan masalah ini dengan instansi terkait. "Usaha itu urusannya Departemen Perindustrian dan Perdagangan," katanya.Muchamad Nafi - Tempo News Room

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya