Puluhan truk pengangkut peti kemas yang terparkir karena para sopirnya melakukan aksi mogok, di Jl. Lasda M. Nasir, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/3). TEMPO/Aris Novia Hidyat
TEMPO.CO, Surabaya- Semua angkutan transportasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sempat mogok pada Rabu, 20 Maret 2013 siang. Pemogokan yang diorganisir oleh Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) ini bertujuan untuk menolak Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.
Berdasarkan peraturan itu, semua angkutan pelabuhan tidak bisa membeli BBM bersubsidi lagi. Ketua Indonesian Ship Owner Association, Stenven H Lesawengen, mengatakan jika pembatasan BBM subsidi diberlakukan untuk transportasi di pelabuhan, maka para pelaku usaha bisa merugi puluhan miliar rupiah.
Belakangan, sekitar pukul 17.00, pemogokan dihentikan. Mogok truk dan trailer angkutan pelabuhan selesai setelah Organda mengikuti pertemuan dengan Wakil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Migas, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Minderal Jawa Timur, serta Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur.
"Diputuskan bahwa Permen nomor 1/2013 itu salah pemahaman," kata Ketua Dewan Perwakilan Cabang Khusus Organda Tanjung Perak Kody Fredy Lamahayu saat dihubungi, Rabu, 20 Maret 2013.
Menurut Kody, Pertamina dan BPH Migas dianggap salah memahami peraturan tersebut. Mereka memerintahkan SPBU tidak menyediakan solar bersubsidi untuk angkutan transportasi industr padahal, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan pembatasan BBM bersubsidi hanya berlaku di hulu seperti pertambangan, kehutanan dan pertanian. Sementara angkutan pelabuhan tidak diterapkan pembatasan. "Jadi mulai hari ini bisa menggunakan solar subsidi seperti biasa, tidak dicabut," ujarnya.
Angkutan transportasi dan pelaku usaha juga mendapat jaminan bahwa Pertamina akan menjelaskan pada SPBU sehingga truk maupun trailer pengangkut barang keperluan industri bisa mendapat solar bersubsidi.
Sebelumnya, pihak angkutan transportasi akan mengancam mogok secara nasional pada 1 April 2013 mendatang jika tuntutan mereka tidak segera direspon pemerintah.
