Indef: Agus Marto Tak Cocok di Bank Indonesia  

Reporter

Selasa, 19 Maret 2013 19:46 WIB

Menteri Keuangan Agus Martowardojo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengatakan Agus Martowardojo dengan latar belakang mikro prudential akan lebih cocok berada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Erani, BI sekarang sudah beda dengan dulu, dimana mikro prudential perbankan sudah di OJK.

“Tugas Gubernur BI sekarang urus soal makro ekonomi dan kebijakan moneter serta sistem pembayaran dan makro prudential perbankan," katanya usai memberi masukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR, Selasa 19 Maret 2013.

Ia menambahkan, prestasi Agus Martowardojo sebagai mantan Direktur Utama Bank Mandiri perlu diapresiasi. Namun, dengan kondisi BI yang sudah berbeda sekarang ini menjadi landasan bahwa kompetensi yang dimiliki Agus Martowardojo tidak tepat lagi untuk memimpin BI.

Di samping itu, Ahmad kuatir akan ada kekosongan di posisi Menteri Keuangan. Menurutnya, pergantian Menteri Keuangan sangat berisiko dalam kondisi perekonomian global yang tengah tidak stabil seperti sekarang ini. Apalagi Menteri Keuangan yang menggantikan Agus Martowardojo nanti hanya memiliki waktu sedikit untuk menyelesaikan segala permasalahan yang masih terjadi sekarang ini.

“Di luar teknis saya melihat, menteri keuangan itu waktunya tinggal satu setengah tahun. Situasi sekarang masih ada krisis dan mitigasi risiko perlu ada kesolidan dari pemerintah,” katanya.

Menurut ia, Menteri Keuangan harus menyiapkan APBN untuk tahun ke depan. Semua program juga harus diimplementasikan dengan baik, di saat adaptasi diperlukan. “Kalau Pak Agus diterima menjadi gubernur BI, maka akan ada problem baru di Kemenkeu.”

Seusai mendengarkan paparan Indef, Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, mengatakan, DPR akan memutuskan sikap berdasarkan kriteria yang akan ditentukan Komisi XI ke depannya. Menurut Emir, seorang Gubernur BI tidak perlu memiliki titel sarjana ekonomi. Sebab, tidak ada jaminan seorang sarjana ekonomi akan lebih baik dalam memimpin BI pada waktu-waktu mendatang.

“Ada juga Gubernur BI yang bertitel sarjana hukum dan memimpin BI. Ada empat gubernur BI yang bertitel sarjana hukum.” Mereka yakni Syarifuddin Prawiranegara SH, Sumanang SH, Jusuf Muda Dalam SH, dan Sumarno SH.

“Syarifuddin Prawiranegara itu meletakan dasar-dasar bank sentral kita. Padahal, dia itu sarjana hukum. Yang penting dalam hal ini adalah leadership," ujarnya.

Calon Gubernur BI, lanjut Emir, harus mempunyai jiwa leadership yang sangat baik, menguasai makro ekonomi, menguasai makro-prudential dan menjaga tidak terjadi krisis. Ini menjadi penting agar BI ke depannya bisa menjaga perekonomian bertumbuh lebih baik lagi dan menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak berfluktuatif dan tahan terhadap krisis yang terjadi.

FIONA PUTRI HASYIM

Berita Terpopuler:
Di KPK, Djoko Susilo Mulai Singgung 'Restu Atasan'
FBR Buka Suara Soal Penyerangan Kantor Tempo

Jupe Tertangkap di Cibubur

Kisah Jenderal Djoko dan Kebun Binatang

Data Kartu Kredit Ini Dicuri untuk Belanja di AS

Berita terkait

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

11 hari lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

26 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

27 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

58 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

59 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

59 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

59 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

59 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

7 Maret 2024

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

6 Maret 2024

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya