TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memastikan konstruksi proyek Jalan Manado Bypass II di Sulawesi Utara, yang seharusnya selesai pada 2012 lalu, mundur dari target. Saat ini, konstruksi jalan masih 37 persen akibat pembebasan tanah yang sulit. Melihat lambatnya proses pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum akhirnya memundurkan target penyelesaian jalan hingga akhir 2013.
Djoko mengeluhkan lambatnya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Manado Bypass tahap II di Kota Manado, Sulawesi Utara. “Saya agak kapok membangun di sini karena pembebasan tanahnya lamban,” kata Djoko, Senin, 11 Februari 2013.
Djoko menjelaskan, Jalan Manado Baypass tahap II merupakan bagian dari empat tahap rencana pembangunan Manado Outer Ring Road. Proyek itu meliputi pembangunan infrastruktur ruas jalan Maumbi-Buha sepanjang 7,5 kilometer, pembangunan fly over Maumbi sepanjang 480 meter dan pembangunan Jembatan Tiran sepanjang 96,24 meter. Seluruh proyek tersebut dikerjakan sejak 2010 lalu.
Pembangunan jalan tersebut memiliki manfaat strategis untuk mengurai kemacetan lalu lintas dalam Kota Manado serta menjadi akses arus lalu lintas dari luar Kota Manado menuju Bandara Sam Ratulangi dan Pelabuhan Bitung. “Jalan ini juga bermanfaat untuk penyebaran permukiman sehingga dapat mengurangi pertumbuhan kepadatan penduduk di pusat Kota manado,” kata Djoko.
Jalan yang dibangun dengan biaya sebesar Rp 91,8 miliar dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pinjaman dari Economic Development Cooperation Fund Korea Selatan itu dikerjakan oleh kontraktor konsorsium Kangsan Construction dan Jinduk Industrial bersama PT Bumi Karsa. Manado Bypass II ini nantinya akan menjadi penghubung antara Manado Bypass tahap I, yaitu ruas Winangun-Muambi, dan Bypass tahap III, yaitu ruas Malalayang- Winangun.
Senasib dengan Jalan Manado Bypass tahap II, Jembatan DR.Ir. Soekarno yang ditargetkan selesai tahun 2012 juga molor karena masalah pembebasan lahan. “Pihak PPK pembangunan Jembatan DR.Ir. Soekarno baru berhasil mengkonstruksi 84 persen bangunan dan telah mengajukan usulan perpanjangan waktu penyelesaian kontrak hingga November 2013,” kata Djoko.
Selain permasalahan lahan, keterlambatan konstruksi disebabkan oleh oleh perubahan desain fondasi, perubahan spesifikasi beton yang digunakan pada pile cap dan pylon dari beton bervolume besar menjadi beton K-500. Selain itu, keterlambatan terjadi karena desain bentang utama jembatan harus ditinjau kembali.
