150 Ribu Pekerja Terancam Tak Dibayar Sesuai UMK  

Rabu, 30 Januari 2013 11:56 WIB

Buruh bekerja di pabrik tekstil. REUTERS/Stringer

TEMPO.CO, Tangerang - Sekitar 150 ribu karyawan dari berbagai perusahaan di Kabupaten Tangerang terancam tidak menerima upah sesuai dengan Upah Minimim Kabupaten/Kota (UMK) 2013 yang ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta. Sebab, 62 perusahaan tempat ratusan ribu buruh tersebut bekerja sudah menyatakan tidak mampu membayar upah sesuai dengan UMK yang semestinya berlaku mulai awal Januari 2013.

"Karena 62 perusahaan tersebut sudah mengajukan penangguhan pembayaran upah," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Heri Heryanto, kepada Tempo, Rabu, 30 Januari 2013.

Heri mengatakan, jumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Tangerang yang menyatakan tidak mampu membayar UMK 2013 meningkat. Jika sebelumnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menerima 40 perusahaan yang mengajukan penangguhan, sampai akhir Januari ini jumlahnya sudah mencapai 62 perusahaan. "Batas waktu untuk mengajukan penangguhan memang sampai akhir Januari ini. Finalnya, 62 perusahaan mengajukan penangguhan upah," katanya.

Menurut Heri, puluhan perusahaan yang bergerak di bidang garmen, tekstil, dan alas kaki itu menyatakan tidak mampu membayar upah sesuai dengan UMK 2013 sebesar Rp 2,2 juta. "Ini memang tergantung dengan kemampuan keuangan setiap perusahaan," katanya. Surat pengajuan penangguhan upah tersebut, kata Heri, telah diserahkan ke Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Oleh sebab itu, gubernurlah yang akan memutuskan.

Heri mengatakan, besaran UMK 2013 yang diusulkan Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang sebesar Rp 2,2 juta sudah melalui tahap pembahasan yang melibatkan kalangan pengusaha, buruh, dan pemerintah. "Angka itu memang di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Tangerang yang berkisar Rp 1,8-Rp 1,9 juta," katanya.

Ia mengakui keputusan Dewan Pengupahan untuk mengusulkan UMK sebesar Rp 2,2 juta karena melihat besaran UMK DKI Jakarta Rp 2,2 juta dan wilayah terdekat seperti Kota Tangerang Rp 2,3 Juta. "Mau tidak mau, Kabupaten Tangerang kan di antara Jakarta dan Kota Tangerang," katanya.

Secara terpisah, kalangan buruh menolak perusahaan yang menangguhkan upah tersebut. Presidium Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Altar) Koswara menyatakan menolak lobi perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2013. "Sebab, UMK Rp 2,2 juta sudah layak diberikan kepada buruh di Tangerang Raya," kata Koswara.

JONIANSYAH

Berita Terpopuler:

Golkar Minta Priyo Budi Santoso Diusut

Aceng Terancam 15 Tahun Penjara
KPK Tangkap Perantara Suap Politikus

Status BBM Wanda Hamidah Sebelum Diciduk BNN

Begini Efek Narkoba yang Dipakai Raffi Ahmad

Raffi Ahmad Dapat Narkoba dari Kampung Ambon?

Berita terkait

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

25 Januari 2024

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

KPK menegaskan penetapan tersangka Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman tak ada kaitannya dengan Pemilu

Baca Selengkapnya

Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

1 Desember 2023

Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

Bekasi menjadi kota UMK tertinggi, sedangkan UMK Kota Banjar

Baca Selengkapnya

Inilah Besaran UMK 2024 di Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang

1 Desember 2023

Inilah Besaran UMK 2024 di Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang

Disnaker Tangsel berharap keputusan besaran UMK 2024 ini dapat diterima kalangan pengusaha dan buruh.

Baca Selengkapnya

Daftar UMK Jepara 2023 dan Wilayah Lain di Jawa Tengah

29 November 2023

Daftar UMK Jepara 2023 dan Wilayah Lain di Jawa Tengah

Nilai UMK Jepara 2023 mengalami kenaikan hingga 7,8 persen, sedangkan UMP Jawa Tengah mengalami peningkatan 8,01 persen. Ini besarannya.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

6 September 2023

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

KPK menyebut penyelidikan kasus yang diduga melibatkan Cak Imin dilakukan sebelum deklarasi dia sebagai cawapres. Berikut perjalanan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

29 November 2022

Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

Pemerintah Provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum 2023 di masing-masing wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

21 November 2022

Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai aturan baru ihwal penetapan upah minimum menimbulkan kebingungan.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

19 November 2022

Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Apindo: Sumber Data untuk Penetapan Upah Minimum Harus Transparan

19 November 2022

Apindo: Sumber Data untuk Penetapan Upah Minimum Harus Transparan

Apindo menilai data yang digunakan dalam penetapan UMP dan UMK harus berdasarkan dari data yang transparan.

Baca Selengkapnya

Kemnaker: Gubernur Akan Umumkan Besaran Upah Minimum 2023 Bulan Ini

7 November 2022

Kemnaker: Gubernur Akan Umumkan Besaran Upah Minimum 2023 Bulan Ini

Kemnaker mengungkapkan setiap gubernur akan mengumumkan soal besaran upah minimum 2023 pada bulan ini.

Baca Selengkapnya