TEMPO.CO , Jakarta: Pengamat Ekonomi Faisal Basri menyatakan, kebijakan memberikan saham blok migas kepada daerah untuk pemerataan ekonomi tak tepat. Faisal menyatakan kebijakan ini justru membahayakan daerah karena justru membuat pemerintah daerah ikut menanggung risiko bisnis migas.
"Bayangkan kalau Lapindo itu sebagian dikuasai oleh Pemda dan terjadi bencana, berarti Pemda harus mengalokasikan dana dari APBD untuk korban karena dia punya saham di sana. Jangan bawa pemda ke ranah bisnis yang membawa risiko," kata Faisal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Masukan untuk Penyusunan Rancangan Undang-Undang minyak dan gas bumi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2013.
Faisal mengatakan pada kenyataannya, daerah juga sering kali tidak sanggup mendanai investasi di sektor migas. Akibatnya, divestasi saham blok migas yang seharusnya untuk kesejahteraan daerah malah digadaikan lagi kepada investor.
Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana mengaku sependapat dengan Faisal soal pemberian saham kepada daerah. Sutan mengatakan yang penting pemerintah daerah mendapatkan hasil dari produksi migas di daerah tersebut. "Ide ini bagus, daripada pening seperti di Newmont, Nusa Tenggara Barat. Sampai sekarang nggak putus-putus. Dikasih ke Pemda mereka nggak punya modal, mereka serahkan juga ke perusahaan nasional yang bukan punya Pemda," kata Sutan dalam kesempatan yang sama.
Dalam RDPU ini, Faisal juga menyarankan agar divestasi saham di blok migas diserahkan kepada BUMN. Soalnya, Faisal mengatakan divestasi saham investor asing yang dibeli oleh pihak swasta nasional sering kali dijual kembali ke pihak asing.
Faisal juga menyarankan agar tidak ada masa perpanjangan kontrak migas untuk kontraktor asing. Namun, perusahaan nasional harus menggandeng perusahaan nasional sebagai rekanan lokal sejak awal masa eksplorasi.
"Perpanjangan kontrak ini bisa jadi sumber kong kalikong. Setelah 20 tahun harus mitra lokal yang menguasai wilayah kerja. Kalau belum sanggup secara keuangan atau teknis, bicarakan kelanjutan kerja sama dengan pihak asing ini, tetapi BUMN menjadi yang utama," kata Faisal.
BERNADETTE CHRISTINA
Berita terkait
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran
13 hari lalu
Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.
Baca SelengkapnyaEkonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK
13 hari lalu
Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa
15 hari lalu
Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan
15 hari lalu
Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.
Baca Selengkapnya4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi
25 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri jadi ahli dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Setidaknya ada 4 poin yang ia tegaska,. termasuk politik gentong babi.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi
28 hari lalu
Faisal Basri mengatakan politik gentong babi di Indonesia lewat program bansos. Ekonom senior UI itu juga menyebut sederet nama menteri Jokowi.
Baca SelengkapnyaDi Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral
28 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri mengungkapkan alasan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino diperpanjang dalam sidang sengketa Pilpres di MK.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua
28 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri menyoroti impor beras dan kaitannya dengan Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi hari ini.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Soroti Politik Gentong Babi di Sidang Sengketa Pilpres
28 hari lalu
Faisal Basri menyebut politik gentong babi di Indonesia, berbeda dengan di Amerika. Di Indonesia lewat program bansos.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri hingga Mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Jadi Saksi Ahli Kubu Anies di Sidang MK
28 hari lalu
MK memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres hari ini.
Baca Selengkapnya