Meski PT KAI terus melakukan penambahan armada kereta namun hal tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Jabodetabek terutama pada jam pulang-pergi kerja dan sekolah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo melaporkan kendala dalam masalah transportasi terkait kereta api jalur melingkar alias loop line kepada Wakil Presiden Boediono. "Tadi kami menyampaikan mengenai kereta api (loop line) karena tahun ini kami akan bangun yang underpass atau flyover, ada 12 (titik persimpangan)," kata pria yang disapa Jokowi di kantor Wakil Presiden, Rabu, 16 Januari 2013.
Menurut Jokowi, Wakil Presiden Boediono sudah menyanggupi untuk menyambungkan dengan PT Kereta Api Indonesia. Proyek kereta api jalur melingkar sendiri merupakan proyek milik Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia. Sistem jalur melingkar ini untuk memperlancar transportasi dalam kota, melingkar dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Jatinegara.
Namun, pembangunan flyover dan underpass ini dinilai Jokowi belum mencukupi. "Dalam jangka panjang, lebih baik yang untuk elevated rail. Memang biayanya lebih banyak, tetapi kami juga menyanggupi. Kami siap," kata dia.
Sekitar jam 10 pagi tadi, Joko Widodo menemui Wakil Presiden Boediono. Sekitar satu jam, mantan Wali Kota Solo yang datang mengenakan baju koko dan sarung kotak-kotak hitam ini meminta bantuan Wakil Presiden untuk menyambungkan Pemerintah Provinsi DKI dengan kementerian-kementerian dan Badan Usaha Milik Negara yang terkait transportasi. "Supaya apa yang ingin kami lakukan, ini bisa dipercepat," kata Jokowi.
Joko Widodo sendiri datang ditemani Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sarwo Handayani, Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri Saleh, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo. Adapun Wakil Presiden Boediono didampingi Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto dan Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto.
Dalam pertemuan, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Koentoro Mangkusubroto mengajukan usulan agar DKI Jakarta mempertimbangkan kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk mengembangkan jalur kereta api loopline yang bisa mengangkut sampai 1.2 juta orang/hari. Gubernur DKI menerima usul itu dan tak keberatan bila kelak DKI Jakarta ikut menyangga pembiayaannya bersama-sama dengan PT KAI dan pemerintah pusat.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
16 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
