Pasar Ekspor CPO Indonesia Terancam

Selasa, 8 Januari 2013 13:21 WIB

ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) khawatir pasar ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) ke India dan Pakistan direbut oleh Malaysia, yang merupakan produsen CPO terbesar kedua setelah Indonesia. Sebab, pajak ekspor Malaysia mulai Januari turun dari 23 persen menjadi rata-rata 4,5-8 persen, sedangkan Indonesia masih memberlakukan pajak ekspor 7,5 persen hingga 22,5 persen.

Sekretaris Jenderal Gapki Joko Supriyono mengatakan, pada 2013 pemerintah harus mewaspadai langkah Malaysia yang memberlakukan penurunan pajak eskpor mulai Januari ini. "Pemerintah harus antisipasi pemberlakuan pajak ekspor di Malaysia. Kalau pemerintah tidak adjustmen pajak ekspor kita, daya saing ekspor CPO kita akan kalah dengan Malaysia," kata Joko Supriyono dalam konferensi pers Refleksi Industri Kelapa Sawit 2012 dan Prospek 2013, di kantor Gapki, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2013.

Menurut Joko, industri CPO khawatir pasar ekspor ke India yang selama ini dikuasai Indonesia akan direbut Malaysia. Padahal, kata dia, ekspor CPO ke India rata-rata 5-5,5 juta ton setiap tahunnya. Sedangkan pasar ke Pakistan sudah lebih dulu terambil oleh Malaysia karena kesepakatan Preferential Trade Agreement (PTA) kedua negara yang membuat ekspor Indonesia ke Pakistan anjlok dari 1,2 juta ton menjadi 160 ribu ton. Namun, kini Indonesia juga sudah menjalin PTA dengan Pakistan sehingga volume ekspor 2012 naik menjadi 600 ribu ton dan diharapkan bisa naik menjadi 1 juta ton tahun ini.

Ketua Bidang Pemasaran Gapki Susanto menambahkan, seharusnya pemerintah sigap mengantisipasi penurunan pajak eskpor Malaysia. Harga referensi untuk pengiriman Januari sebesar US$ 774 per ton sehingga pajak ekspor ditetapkan 7,5 persenn.

Pemerintah diminta menurunkan pajak ekspor menjadi 5 persen agar bisa bersaing dengan Malaysia. "Kalau perlu ketika stok CPO masih banyak dan harga terus turun pajak ekspor diturunkan menjadi nol persen," ujarnya.

Meski pajak ekspor untuk pengiriman Januari sudah berada di level 7,5 persen namun Susanto tak yakin volume ekspor akan naik. Volume ekspor sepanjang Januari ini tidak akan melebihi angka 1,5 juta ton. Stagnansi volume ekspor akan terus terjadi hingga Maret mendatang jika pemerintah tak juga memperbaiki kebijakan dalam negeri. "Angka ekspor tidak akan jauh dari 1,3 sampai 1,5 juta ton. Karena stok dalam negeri kita tetap akan tinggi dan menekan harga," kata dia.

Stok CPO dalam negeri dikhawatirkan tetap tinggi dan membuat harga kembali anjlok. Pada tahun ini, Gapki memprediksi produksi CPO 28 juta ton atau naik dari 2012 yang mencapai 26,5 juta ton.

ROSALINA

Berita terkait

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

11 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

11 jam lalu

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

Fakta Terbaru Sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL), di antaranya pejabat Kementan diminta Rp 1 miliar

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

13 jam lalu

Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di lembaganya.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

13 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP

Baca Selengkapnya

Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

16 jam lalu

Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

Dalam kesempatan yang berbeda, kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Djalamudin Koedoeboen, mengatakan belum mengetahui soal mobil yang disita KPK itu.

Baca Selengkapnya

Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

1 hari lalu

Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkapkan ada anggaran Rp4 miliar lebih untuk memenuhi keperluan Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

1 hari lalu

Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

Tujuan utama optimasi lahan rawa adalah optimalisasi lahan yang terintegrasi dengan upaya peningkatan taraf hidup petani melalui bantuan pengembangan sistem irigasi.

Baca Selengkapnya

Saksi: SYL Minta Rp105 Juta ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk Bayar Keris Emas

1 hari lalu

Saksi: SYL Minta Rp105 Juta ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk Bayar Keris Emas

Pejabat di Kementerian Pertanian, Edi Eko Sasmito, bersaksi direktoratnya mendapat jatah pembayaran pembelian keris emas Rp105 juta dari SYL

Baca Selengkapnya

Dirjen Hortikultura Mengaku Diminta Rp1 Miliar untuk Umrah SYL dan Keluarga

1 hari lalu

Dirjen Hortikultura Mengaku Diminta Rp1 Miliar untuk Umrah SYL dan Keluarga

Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) disebut meminta para eselon I untuk memberikan Rp1 miliar untuk pembayaran Ibadah Umrah

Baca Selengkapnya

Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

1 hari lalu

Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

Indira Chunda Thita, putri Syahrul Yasin Limpo, memulai karir politik di PAN sebelum melompat ke Partai NasDem.

Baca Selengkapnya