Hasil Tender Penjualan Minyak Mentah Diumumkan Pekan Ini
Reporter
Editor
Selasa, 20 Juli 2004 18:26 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) akan mengumumkan hasil tender penjualan minyak mentah dan kondensat, pekan ini. Ini merupakan penjualan minyak bagian pemerintah untuk periode Agustus 2004-Januari 2005.Mengenai kapan persisnya pengumuman akan dikeluarkan, pemerintah belum bisa memastikan. "Pokoknya dalam minggu ini akan diumumkan," kata Deputi Keuangan dan Pemasaran BP Migas, Edi Purwanto, di Jakarta, Selasa (20/7). Ia hanya memastikan bahwa tender diadakan secara terbuka.Pengumuman tender akan dilakukan secara resmi dan terbuka. Setelah pemenang terpilih, selanjutnya akan ditandatangani perjanjian jual beli antara BP Migas dengan perusahaan pemenang. Rencananya, pengapalan minyak dikirimkan kepada pemenang mulai bulan depan hingga Januari 2005. Dalam proses tender itu pemerintah menawarkan kondensat dari lapangan Senipah, Kalimantan Timur sebanyak 250-275 ribu barel per bulan. Selain itu ditawarkan pula minyak mentah dari Riau, yaitu dari lapangan Cinta 100 ribu barel per bulan, dan dari lapangan Duri 250 barel per bulan. Sekitar 30 perusahaan perdagangan migas dalam dan luar negeri tercatat sebagai peserta tender yang dibuka sejak Jumat pekan lalu dan ditutup Senin kemarin. Misalnya, perusahaan perdagangan migas asal Eropa Vitol, Total Trading, Unocal Trading, Kipco, LG Trading, Mitsui, Itochu, dan Petrochina Trading. Anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Limited (Petral) juga terdaftar sebagai peserta. Retno Sulistyowati - Tempo News Room
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
