TEMPO Interaktif, Pandeglang:Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan bantuan stimulan untuk pengembangan kependudukan sebesar Rp 15,2 miliar. Bantuan ini diberikan untuk seluruh Indonesia guna pengembangan kecamatan, peternakan, akte kelahiran dan holtikultura. Bantuan tersebut diberikan secara simbolis kepada Gubernur Banten, Djoko Munandar, di peringatan Dasawarsa Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan tahun 2004 di Pandeglang, Rabu (14/7).Menurut Anggota Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Rozi Munir, pemberian sumbangan itu bukan politik uang. "Bantuan itu merupakan hubungan antara presiden dan pemda serta masyarakatnya," katanya. Jadi, tambahnya, sumbangan Megawati tidak dapat dimasukkan dalam politik uang sehubungan pencalonannya sebagai kandidat presiden. "Karena tidak ada penyampaian visi, misi, dan program," katanya lagi. Selain itu, kata Munir, Megawati juga tidak melakukan kampanye di Pandeglang. Kondisi ini hanya upaya Megawati untuk berkomunikasi dengan warganya. Proses itu menurut Rozi tidak melanggar pemilu. Agriceli - Tempo News Room
KependudukanPemilihan UmumPemilu Presiden 2014BawasluSuko SudarsoMegawati Soekarno Putri | Megawati | Mega
Berita terkait
Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak
17 jam lalu
KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPersiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini
21 jam lalu
MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.
Baca SelengkapnyaSoal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu
1 hari lalu
PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaKPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN
1 hari lalu
PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaDPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?
3 hari lalu
Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
3 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaKASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya
4 hari lalu
KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
5 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaNamanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo
5 hari lalu
Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI
5 hari lalu
Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Menghitung Waktu Tempuh dari Rumah ke Surabaya: Legih Singkat Mana Pesawat dengan Kereta Cepat?
15 jam lalu
Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai
16 jam lalu
Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional , InJourney Airports: Sejalan dengan Transformasi
19 jam lalu
