TEMPO.CO , Jakarta:Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyarankan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Januari 2013. Awal tahun dinilai waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan kenaikan harga.
“Lebih dari (waktu) itu, akan sulit bagi pemerintah karena pertentangan politik sangat berat,” ujar Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto, kepada Tempo, kemarin. Dia mengatakan, kenaikan harga BBM dipastikan akan menimbulkan pertentangan di masyarakat dan gejolak politik. “2014 itu sudah memasuki masa pemilihan umum, gejolak politiknya luar biasa.”
Jika pemerintah menunda kenaikan harga BBM, kenaikan harga baru dilakukan setelah pemilihan umum 2014. Namun, risikonya anggaran subsidi bakal membengkak pada tahun depan.
Djoko mencontohkan, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pernah menunda kenaikan BBM sebanyak delapan kali karena berdekatan dengan pemilihan umum. Penundaan itu sebagai cara untuk meredam gejolak politik.
Hal yang sama juga terjadi pada 2008. Pada saat itu kenaikan harga tidak sampai menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat dan politik seperti saat ini. Hal itu, kata dia, karena kenaikan harga BBM tidak dipolitisasi.
Sekarang, menurut Djoko, kondisi ekonomi masyarakat jauh lebih baik dibandingkan empat tahun lalu. Seharusnya kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan masalah di masyarakat.
Dia menyarankan, kenaikan harga bahan bakar yang paling ideal sebesar Rp 1.500 untuk premium dan solar. Kenaikan harga sebesar itu akan mengurangi subsidi BBM sebanyak Rp 70 triliun.
