TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan tidak menyertakan bukti-bukti yang kuat soal dugaan pemerasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perusahaan milik negara. "Tidak ada bukti, hanya info yang didapat Dahlan dari direksi," ujar Ketua Badan Kehormatan M. Prakosa dalam pesan pendek kepada Tempo, Senin, 5 November 2012.
Diwawancarai terpisah, Dahlan membenarkan tidak menyertakan bukti rekaman maupun pesan pendek pemerasan Dewan. "Tidak sampai ke situ, sudah jelas sekali," ujarnya. Ia pun menilai sudah menjadi tanggung jawab Badan Kehormatan untuk menulusuri informasi darinya. "BK kan bukan penegak hukum. Kewenangan dan tugasnya untuk menelusuri itu."
Menurut Dahlan, dirinya datang memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR bukan untuk "bersih-bersih" lembaga lain. "Saya ke sini atas undangan, bukan inisiatif. Jadi jangan sampai saya lebih rajin membersihkan rumah tangga orang lain daripada diri sendiri."
Hari ini, Dahlan memenuhi panggilan Badan Kehormatan untuk mengklarifikasi dugaan pemerasan oleh anggota DPR. Dia menyebutkan terdapat tiga peristiwa pemerasan yang dilakukan dua oknum anggota Dewan, terutama terkait dengan anggaran penyertaan modal negara (PMN). "Jadi ada tiga peristiwa dan dua nama yang dilaporkan. Satu orang yang sama bermain pada beberapa peristiwa," ujarnya.
Namun mantan Direktur Utama PT PLN ini menolak menyebutkan peristiwa dan oknum yang dimaksud. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan untuk membuka nama-nama itu. "Kalau hari ini saya tidak menyebutkan nama di depan Anda, karena saya menyerahkan kepada BK," ujarnya.
Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-318/MK.06/2012, ada enam BUMN strategis yang bakal menerima dana PMN tahun ini. Perusahaan itu adalah PAL (Rp 600 miliar), Pindad (Rp 300 miliar), PT DI (Rp 600 miliar), Industri Kapal Indonesia (Rp 200 miliar), Merpati (Rp 200 miliar), dan PT Garam (Rp 100 miliar). Dari keenam BUMN itu, Merpati dan Pindad sampai sekarang belum cair PMN-nya. Sumber Tempo menyebutkan bahwa ketiga peristiwa yang dimaksud Dahlan ialah pencairan PMN PAL, Merpati, dan PT Garam.
Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen
14 Desember 2021
Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen
Sebuah lembaga kontrol dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu
