TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memastikan tidak akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga selesai Pemilihan Umum. Kebijakan hasil pertemuan beberapa menteri di Bali ini, untuk menjaga kestabilan nasional menjelang Pemilu. Namun, Wakil Presiden, Hamzah Has, mengatakan sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut, beberapa badan usaha negara akan menanggung beban. "Pertamina dan PLN yang akan menanggung beban paling besar," katanya kepada wartawan usai bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Senin (21/6). Sebelumnya, dalam pertemuan dengan DPR, Pemerintah menyetujui untuk mengalokasikan subsidi BBM tahun depan sebesar Rp 22 triliun dengan asumsi harga BBM internasional US$ 24 per barel. Besarnya subsidi ini, lebih besar dari subsidi tahun sebelumnya yang hanya Rp 14,5 triliun dengan asumsi harga BBM US$ 22 per barel. Sementara, soal rencana penjualan dua super tanker Pertamina, Wakil Presiden mengatakan perjualan itu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Untuk persoalan teknis, saat ini, ditangani dibawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian. Sementara, penanggung jawab langsung rencana itu adalah, Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan. Wakil Presiden mengatakan, alasan penjualan itu harus dijelaskan kepada masyarakat agar dapat dipahami. Wakil Presiden sendiri mendukung kebijakan itu jika didasari oleh pertimbangan efisiensi. "Itu kan cuma persoalan kecil," katanya. Pertamina berniat menjual dua super tanker seharga US$ 184 juta. Penjualan ini dinilai sangat menguntungkan karena Pertamina membeli hanya seharga US$ 130 juta. Sapto Pradityo Tempo News Room