TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, mengeluhkan ketidakpastian pasokan gas untuk industri. Selain jumlah pasokan yang minim, jangka waktu kepastian pasokan juga sangat rendah.

"Investasi jutaan atau miliaran dolar, pasokan gasnya cuma dijamin 1-2 tahun. Ini sangat tidak rasional. Bagaimana negara seperti Korea yang tidak punya sumber gas tapi bisa menjamin pasokan gas industrinya selama 20 tahun?" kata Panggah dalam Seminar Penguatan Industri Gas untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional, yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2012.

Panggah mengatakan, kendala pasokan gas ini menyebabkan pengembangan industri terhambat. Dia mencontohkan industri sarung tangan karet yang sulit berkembang karena pasokan gas yang kurang. "Padahal, industri sarung tangan karet ini potensinya bagus, untuk tujuan ekspor," katanya.

Penempatan industri sebagai prioritas keempat dalam alokasi gas nasional juga sangat disayangkan Panggah. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri menetapkan prioritas penggunaan gas bumi, pertama, untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional, kedua untuk industri pupuk, ketiga untuk penyediaan tenaga listrik, dan keempat untuk industri lainnya.

"Sedih sekali. Dalam rapat di Menko Perekonomian dikatakan tidak akan rigid soal urutan ini. Tapi, kalau kami minta ke BP Migas, alasan mereka SK Menteri menetapkan urutan seperti ini," kata Panggah.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi, meminta pemerintah menghentikan ekspor gas. Sebab, pemerintah harus mengutamakan pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri. "Pola pikirnya jangan lagi berorientasi ekspor. Utamakan dalam negeri, baru sisanya diekspor," kata Sofjan dalam kesempatan yang sama.

Panggah mengatakan, pembangunan infrastruktur gas harus digenjot agar pasokan dan distribusi untuk dalam negeri bisa dipenuhi. Apalagi, ke depan kebutuhan industri akan gas terus meningkat. "Harus dipikirkan untuk 20 atau 30 tahun ke depan. Jangan perlu sekarang, baru dibangun sekarang," kata dia.

BERNADETTE CHRISTINA

Berita lain:
Lima Alhamdullilah Dahlan Iskan Soal Ancaman DPR
Dahlan Iskan Siap Jelaskan Dugaan Korupsi PLN
SBY Resmikan 7 Proyek Senilai Rp 19 Triliun
DPR dan Pemerintah Sepakati Privatisasi 3 BUMN
Kabel Tercabut, PLTU Muara Karang Terganggu