TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana, mengatakan layanan jasa keuangan saat ini sudah menyumbang pendapatan lebih dari 40 persen pendapatan. "Mayoritas di kantor Pos lebih banyak melayani jasa transaksi keuangan dibandingkan dengan mail (jasa pengiriman)," kata dia di Bandung, Rabu, 26 September 2012.
Ketut mencontohkan, di Lombok misalnya, transaksi jasa keuangan yang dilayani kantor Pos di sana bisa menembus 58 persennya. Porsinya terus naik dibandingkan tahun lalu dan posisinya menyumbang 38 persen revenue PT Pos Indonesia. "Secara nasional, porsinya 40 persen. Kami harapkan pada 2012 ini, lebih dari 40 persen revenue dari jasa keuangan," ujarnya.
Menurut dia, jasa keuangan yang dilayani PT Pos itu berupa jasa wesel, pos pay, serta distributiion fund, di antaranya dana pemerintah. "Transaksi paling besar itu dari wesel dan pos pay," kata Ketut.
Dalam sebulan, PT Pos Indonesia melayani 1 juta transaski pengiriman uang dalam negeri dengan nilai minimal Rp 1 triliun. Sedangkan transaksi pengiriman uang dari luar negeri lewat PT Pos menembus 300 ribu transaksi per bulan. "Nilainya triliunan rupiah," kata Ketut.
Sedangkan transaksi layanan jasa pengiriman, baik surat dan paket, cenderung turun. Tahun lalu menyumbang 60 persen pendapatan, sedangkan tahun ini Ketut memperkirakan hanya 54 persen. "Tapi dari segi volume naik, ujar dia.
Ketut optimistis target pendapatan PT Pos Indonesia tahun ini Rp 3,4 triliun bisa terpenuhi karena bisnis pengiriman paket tumbuh pesat dengan berkembangnya perdagangan online. Pertumbuhan pengiriman paket tahun ini naik 40 persen. "Hampir semua sektor tumbuh, baik dari sektor kiriman dokumen, paket, apalagi jasa keuangan. Ini tumbuh luar biasa," kata dia.
AHMAD FIKRI
Terpopuler:
Boeing Siap Bantu Industri Pesawat Indonesia
Indonesia Diklaim Lebih Baik dari OECD dan BRICS
Bursa dan Bapepam Minta Penjelasan Bumi Resources
DPR:Produk Gadai Emas Bank Syariah Bermasalah
SBY: Rencana Ekonomi RI Ambisius
Berita terkait
Kemenhub Teken Kerja Sama PSO Angkutan Laut Tahun Anggaran 2024, Apa Saja yang Diatur?
30 Desember 2023
Kemenhub menandatangani perjanjian kerja sama penyelenggaraan PSO untuk Kapal Perintis, Tol Laut hingga Kapal Khusus Ternak Tahun Anggaran 2024.
Baca SelengkapnyaLRT Jabodebek Dapat Subsidi Hampir Rp 120 Miliar, Akan Digunakan untuk Apa?
8 Desember 2023
Kemenhub dan PT KAI menandatangani perjanjian PSO LRT Jabodebek senilai hampir Rp 120 miliar pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDirut Transjakarta Klaim Layanan tidak akan Turun Meski ada Evaluasi Subsidi
19 September 2023
Subsidi operasional Transjakarta yang awalnya sebesar Rp3,9 triliun turun menjadi Rp3,57 triliun
Baca SelengkapnyaMTI Ungkap Alasan Mengapa Operasional Bus Transjakarta Perlu Dievaluasi
19 September 2023
Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mengungkap sejumlah alasan perlunya evaluasi terhadap operasional Bus Transjakarta.
Baca SelengkapnyaBanyak Bus Transjakarta yang Beroperasi Tanpa Penumpang Dianggap Bebani APBD
16 September 2023
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi kebutuhan operasional bus Transjakarta tiap jamnya.
Baca SelengkapnyaRUU BUMN Ditargetkan Rampung Bulan Ini, Erick Thohir Sebut Isinya Akan Jawab soal PSO, PMN, Cucu Usaha...
1 September 2023
Erick Thohir menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN dapat rampung pada bulan September 2023. Akan berisi apa saja beleid tersebut?
Baca SelengkapnyaLRT Jabodebek, MTI Usul Tarif 3 Rute Terjauh Rp 20 Ribu Saja
21 Agustus 2023
Diingatkan tujuan utama LRT Jabodebek atau setiap angkutan massal adalah agar masyarakat mau berpindah dari kendaraan pribadi.
Baca SelengkapnyaDaftar Lengkap Tarif LRT Jabodebek Setelah Disubsidi Pemerintah
19 Agustus 2023
Kemenhub telah merumuskan pemberian subsidi LRT Jabodebek. Ini perbandingan tarif usulan dari operator dengan tarif bersubsidi di sejumlah rute.
Baca SelengkapnyaAsal Muasal Menhub Sebut Orang Kaya Berdasi Jadi Target Penumpang Bayar Mahal Tarif KRL
29 Desember 2022
Menhub Budi Karya mengatakan bahwa orang kaya berdasi bakal dikenakan tarif tiket KRL Commuter Line yang lebih mahal. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaKemenhub Blak-blakan Soal Tarif KRL Naik Tahun Depan
13 Desember 2022
Kemenhub menunggu waktu yang tepat sampai pihaknya siap memutuskan tarif KRL baru yang akan berlaku mulai tahun depan.
Baca Selengkapnya