Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar menyampaikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Pengenalan Aplikasi E-Kinerja di Banda Aceh, sabtu (31/3). FOTO ANTARA/Ampelsa
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan rencana perampingan pemerintah daerah (birokrasi gemuk) masih dalam pembahasan. Adapun pembahasannya masih terkait dengan mekanisme perampingan itu sendiri.
“Perampingan di tingkat daerah ada. Itu kita lagi susun dan bahas mekanismenya sekarang bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi,” katanya saat ditemui usai pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Bappenas, Senin, 10 September 2012.
Lebih lanjut, Menteri Azwar mengatakan seluruh pemerintah daerah akan menjadi target dari upaya perampingan birokrasi ini. Ia mengaku tidak punya wilayah khusus yang dijadikan prioritas karena menganggap semua pemerintah daerah penting untuk dirampingkan agar penggunaan APBD menjadi lebih efisien, tidak habis untuk belanja pegawai saja.
Meski mengaku sudah siap, Menteri Azwar mengatakan rencana perampingan ini masih perlu disosialisasikan kepada masing-masing pemerintah daerah. Menurutnya, sosialisasi kepada pemerintah daerah ini sudah bisa dilakukan bulan ini. “Kita sudah siap untuk sosialisasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menemukan ada 183 kabupaten tertinggal menghabiskan 67,28 persen untuk belanja pegawai. Bahkan, ada kota otonom yang menghabiskan 100,59 persen dana alokasi umum (DAU) untuk belanja pegawai.
Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023
6 Desember 2023
Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023
Respons dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat (dumas) menjadi perhatian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dalam menjalankan tugas pengawasan.
