TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah tuntutan hukum yang menimbulkan risiko fiskal kepada pemerintah berupa gugatan perdata dan tata usaha negara (TUN) cukup mencengangkan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 2012, nilai tuntutan sebesar Rp 201,5 triliun, US$ 361 juta, dan 1,1 Juta Euro. Tuntutan itu berasal dari 19 kementerian dan 1 lembaga Pemerintah.
Risiko fiskal yang timbul berupa potensi pengeluaran negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), potensi hilangnya kepemilikan aset tanah dan bangunan karena kepemilikannya dipersengketakan, maupun yang berupa penerimaan negara.
Menteri Keuangan Agus Martowadojo mengatakan pemerintah memang menyiapkan anggaran untuk masalah hukum yang sudah memiliki keputusan hukum tetap (inkracht) yang harus dibayar oleh fiskal. Namun dia tidak merinci berapa dana yang disiapkan.
"Detailnya akan dibicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat," kata Agus seusai halalbihalal di kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 23 Agustus 2012.
Berdasarkan nota keuangan dan Rancangan APBN, jumlah kerugian negara akibat tuntutan hukum, termasuk potensi dari gugatan tanggung renteng terhadap beberapa kementerian atau lembaga, sejumlah Rp 33,7 triliun.
Selain jumlah tersebut, terdapat aset tanah dan bangunan yang dipersengketakan. Dari jumlah tersebut, yang menjadi beban APBN adalah putusan yang sudah bersifat final dan mengikat.
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia
1 hari lalu
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia
Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.
