TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta agar penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) diatur ulang. Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi menilai selama ini penyaluran dana Bansos bermasalah.
"Bansos sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi selama ini penyalurannya selalu bermasalah. Ini yang harus segera diselesaikan," kata Uchok saat dihubungi, Rabu, 22 Agustus 2012.
Pemerintah kembali menaikan dana Bansos dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013 menjadi Rp 59 triliun, naik sekitar Rp 4 triliun dari anggaran 2012.
Dana Bansos tersebut akan disalurkan untuk dana penanggulangan bencana alam sebesar Rp 4 triliun dan bantuan melalui kementerian atau lembaga terkait sebesar Rp 55 triliun.
Menurut Uchok, salah satu penyebab penyaluran dana Bansos bermasalah adalah keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat ikut sebagai eksekutor. Menurut dia, kementerian atau lembaga terkait yang punya kewenangan menyalurkan dana Bansos bahkan harus mendapatkan rekomendasi dari dewan.
"Dewan kerap ikut-ikutan. Padahal itu assessment-nya ada di kementerian terkait. Dari sini datang modus proposal fiktif. Dewan seharusnya cukup melakukan pengawasan saja," kata Uchok.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat jumlah dana Bansos 2007 sampai 2011 mencapai Rp 300 triliun. Nilai dana bantuan melonjak 100-200 persen menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Angka itu kembali meningkat 100 sampai 200 persen pada tahun berikutnya.
Dana Bansos belakangan menjadi persoalan penting. Selain jumlahnya besar, daftar penerimanya beragam dan banyak. Ironisnya, dana tersebut tak semuanya sampai ke penerima. Selain proposal yang diduga fiktif, alamat penerima dana diduga tak jelas.
Sejumlah daerah, misalnya Sulawesi Selatan dan Banten, menghadapi masalah ini. Akibatnya, sejumlah pejabat diadili karena dugaan penyelewengan penyaluran dana bantuan sosial.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok
15 November 2018
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ide proyek skybridge di Tanah Abang sudah ada sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Baca SelengkapnyaHaji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI
4 Oktober 2018
Haji Lulung berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD DKI, untuk selanjutnya penguasa Tanah Abang itu mencadi caleg RI.
Baca SelengkapnyaDPRD Tetapkan Pasal Pengunduran Diri Ahok di Rapat Bamus DKI
30 Mei 2017
Badan Musyawarah DKI beserta pihak eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat akan menggelar rapat paripurna soal pengunduran diri Ahok.
Baca SelengkapnyaDPRD Umumkan Pengunduran Diri Ahok di Rapat Badan Musyawarah
30 Mei 2017
Secara khusus, rapat diagendakan untuk mengumumkan pengunduran diri Ahok dari jabatan Gubernur DKI.
Baca SelengkapnyaLulung Minta Ahok Tak Giring Anies Berseberangan dengan DPRD
22 April 2017
Menurut Lulung, akan lebih baik jika terjalin komunikasi intensif, yaitu melibatkan semua tokoh masyarakat, lintas agama, dan pemangku kepentingan.
Baca SelengkapnyaBeda Ahok dan Soni Saat Hadapi DPRD. Soni: Jangan Kenceng
1 Maret 2017
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono alias Soni, memilih melobi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketika menyusun APBD.
Baca SelengkapnyaCyrus Enggan Komentari Kabar Aliran Rp 30 M untuk Teman Ahok
16 Juni 2016
Direktur Utama Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat tak mau menanggapi soal uang Rp 30 miliar dan modal awal Teman Ahok Rp 500 juta.
Baca SelengkapnyaDipanggil DPRD, Ahok: Dewan Ini Pengacara atau Penyalur Jasa
24 Mei 2016
"Kalau DPRD panggil, kami pasti datang. Cuma lucu saja. DPRD seharusnya mendukung saya membebani pengembang untuk bangun DKI," kata Ahok.
Baca SelengkapnyaLulung Serang Ahok Bela Rustam: Maksudnya Apa Nantang Gitu
3 Mei 2016
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Lulung mengomentari Gubernur DKI Jakarta yang menantang PNS untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaIni Isi Video Pegawai BPK yang Tantang Ahok Duel
16 April 2016
Imam Supriadi meminta Ahok berhenti berkoar-koar tentang atasannya, Ketua BPK Harry Azhar Azis.