TEMPO.CO, Tangerang - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta dukungan rakyat untuk bisa memberantas makelar tanah. Sebab, akibat makelar tanah, banyak program pembangunan yang terhambat karena sulitnya membebaskan lahan.
"Kita banyak sekali merugi," kata Presiden dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas bidang perhubungan dan pekerjaan umum di Kantor PT Angkasa Pura II (Persero), Kompleks Bandara Soekarno-Hatta.
Presiden menumpahkan kekesalannya karena masih banyak makelar tanah yang menghambat pembangunan. Setidaknya dua kali kepala negara meminta dukungan rakyat untuk menyelesaikan masalah makelar tanah ini dalam konferensi pers tersebut.
"Banyak sekali kaum makelar yang menghambat (pembangunan). Untuk kepentingan pribadinya, bukan kepentingan rakyat," kata dia.
Program-program pembangunan, baik pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, waduk, jembatan, dan sarana lainnya akhirnya terpaksa kandas. Masalah pembebasan lahan juga dituding Yudhoyono sebagai biang yang membuat infrastruktur Indonesia tertinggal dari negara-negara lain.
"Kita tertinggal dari negara-negara lain yang terus mengembangkan infrastrukturnya sehingga ekonominya pun tumbuh dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat. Kita bisa seperti itu dengan catatan pembebasan lahan ini kita sukseskan bersama-sama," kata dia.
Yudhoyono pun mengajak semua pihak, baik rakyat, jajaran pemerintah pusat maupun daerah, hingga perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara, untuk bekerja sama menyelesaikan masalah pembebasan lahan sebaik mungkin.
"Yang penting rakyat tidak dirugikan, tetapi pembangunan jalan. Kalau untuk kepentingan publik, rakyat tidak dirugikan, bahkan mendapat imbalan yang baik, maka semestinya program pemerintah didukung," katanya.
Dia pun menjanjikan peraturan presiden tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum akan segera dikeluarkan. Peraturan ini juga dijanjikan lebih baik dari segi instrumen dan aturan. "Tetapi semua bisa tidak menyelesaikan masalah manakala pembebasan lahan tidak berjalan efektif," katanya.
Ketika diwawancara terpisah, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hendarman Supandji, juga mengakui mafia tanah turut menghambat pembangunan. "Tentu harus ada usaha, mencari solusi, agar rakyat yang harganya sudah sesuai tidak kemasukan pihak ketiga (mafia) sehingga harganya ditinggikan," kata dia.
Presiden, menurut Hendarman, meminta ada pembahasan lintas kementerian terkait hal ini. Juga akan ada kerja sama dengan penegak hukum di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. "Sekarang apakah bisa dikategorikan sebagai pemerasan, nanti harus bersama-sama dengan para penegak hukum," kata mantan jaksa agung ini.
ARYANI KRISTANTI
