Jembatan Selat Sunda, Tomy Winata Manut Pemerintah

Reporter

Editor

Selasa, 31 Juli 2012 06:38 WIB

Pengusaha Tomy Winata. TEMPO/Fransiskus S

TEMPO.CO , Jakarta:Bos Artha Graha Network sekaligus Komisaris Utama PT Graha Banten Lampung Sejahtera, Tomy Winata mengatakan akan menerima apapun keputusan pemerintah terkait proyek Jembatan Selat Sunda.

“Jika pemerintah pusat secara legal dan sah memutuskan lain, kami akan tunduk, patuh, loyal, dan siap menyesuaikan. Ini demi terbangunnya kawasan dan infrastruktur Selat Sunda,” kata Tomy Winata seperti dikutip Majalah Tempo edisi 30 Juli 2012.

Kementerian Keuangan mempersoalkan penetapan PT Graha Banten Lampung Sejahtera sebagai pemrakarsa dan pelaksana studi proyek yang diperkirakan menelan dana triliunan rupiah itu. Kementerian Keuangan ingin studi kelayakan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan didanai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Para menteri yang tergabung dalam Tim Tujuh kembali membicarakan proyek tersebut, mulai pekan lalu.

Tomy, sekaligus bos Artha Graha Network menjelaskan jika sejak tahun 2004 hingga tahun 2011 sedikit sekali pihak yang memperhatikan proyek ini. “Banyak yang menyangsikan akan berhasil dan menilai yang kami lakukan hanya mimpi,” ujarnya melalui surat emailnya yang dikirim Wakil Presiden Direktur Artha Graha Network Wisnu Tjandra kepada wartawan Tempo, Agoeng Wijaya.

“Tak ada pihak lain yang mau mengeluarkan dana, termasuk pemerintah, yang ketika itu terkesan tak mau menggunakan dana APBN,” Tomy menambahkan. Jika sekarang ternyata proyek ini tampak cantik dan menarik perhatian, sehingga pemerintah mungkin menilai resikonya tak sebesar dulu dan kini berpikir lain, sikap kami tetap sama.

Tomy Winata, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan dana sekitar US$ 60 juta untuk membiayai prastudi kelayakan proyek Jembatan Selat Sunda. Dana itu masih ditambah dengan dana studi kelayakan yang perhitungannya belum selesai.

RINA WIDIASTUTI

Berita Populer:
Disudutkan @cinta8168 di Twitter, Ini Jawaban Ahok
Analis Politik: Isu SARA Jadi Bumerang Foke-Nara

Berapa Harga Emas Olimpiade?

Andi Arief Minta Misbakhun Berkata Jujur

ICW Akan Adukan Hakim Pembebas Misbakhun

Foke Ubah Gaya Kampanye

Berita terkait

Terkini dari Proyek Rempang Eco City, Surat Peringatan Kedua Terbit di Bakal Lahan Relokasi

58 hari lalu

Terkini dari Proyek Rempang Eco City, Surat Peringatan Kedua Terbit di Bakal Lahan Relokasi

Sebanyak 15 warga menerima surat peringatan kedua (SP 2) untuk pengosongan lahan bakal kawasan relokasi warga terdampak Rempang Eco City.

Baca Selengkapnya

Warga Tolak Pindah, BP Batam Tetap Bangun Rumah Contoh Relokasi Rempang

9 Januari 2024

Warga Tolak Pindah, BP Batam Tetap Bangun Rumah Contoh Relokasi Rempang

BP Batam tetap akan memulai pembangunan rumah contoh relokasi proyek Rempang Eco-City mulai Rabu besok.

Baca Selengkapnya

Bahlil Janji Libatkan Warga Pulau Rempang dalam Investasi

2 Oktober 2023

Bahlil Janji Libatkan Warga Pulau Rempang dalam Investasi

Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sudah membuat komitmen dengan Perusahaan Xinyi untuk melibatkan warga Rempang dalam proyek Rempang Eco-City.

Baca Selengkapnya

Dianggap Bekingi Pengusaha dalam Konflik Pulau Rempang, Kepala BP Batam Bungkam

2 Oktober 2023

Dianggap Bekingi Pengusaha dalam Konflik Pulau Rempang, Kepala BP Batam Bungkam

Kepala BP Batam tidak merespons ketika diminta tanggapan atas dugaan lembaganya menjadi beking pengusaha dalam konflik Rempang.

Baca Selengkapnya

Kondisi Terkini di Pulau Rempang: 3 KK Sudah Pindah ke Hunian Sementara, Mayoritas Masih Menolak

26 September 2023

Kondisi Terkini di Pulau Rempang: 3 KK Sudah Pindah ke Hunian Sementara, Mayoritas Masih Menolak

Warga Pulau Rempang terus menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

25 September 2023

Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

Menteri Bahlil menyampaikan pemerintahan Jokowi akan terus melanjutkan proyek Rempang Eco-City meski ada penolakan warga yang direlokasi.

Baca Selengkapnya

Soal Konflik Pulau Rempang, Komisi III DPR RI Akui Belum Ada Jadwal Pemanggilan Para Pihak

25 September 2023

Soal Konflik Pulau Rempang, Komisi III DPR RI Akui Belum Ada Jadwal Pemanggilan Para Pihak

Komisi III menyatakan belum ada pembahasan untuk menelusuri konflik Pulau Rempang di tingkat pimpinan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Konflik Pulau Rempang

25 September 2023

Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Konflik Pulau Rempang

Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Baca Selengkapnya

Soal Konflik Pulau Rempang, YLBHI Sebut Komisi III DPR RI tak Sensitif

23 September 2023

Soal Konflik Pulau Rempang, YLBHI Sebut Komisi III DPR RI tak Sensitif

YLBHI menilai Komisi III DPR RI tak menjalankan tugas pengawasannya dalam kasus Pulau Rempang.

Baca Selengkapnya

Soal Konflik Pulau Rempang, INFID Setuju Komisi III DPR Panggil Seluruh Aktor yang Terlibat

23 September 2023

Soal Konflik Pulau Rempang, INFID Setuju Komisi III DPR Panggil Seluruh Aktor yang Terlibat

INFID dukung rencana Komisi III untuk memanggil seluruh aktor yang terlibat dalam konflik di Pulau Rempang dengan 2 syarat.

Baca Selengkapnya