TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sektor industri, perdagangan, dan penanaman modal (investasi) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. "Termasuk dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dewasa ini pada tingkat global mengalami tantangan luar biasa," kata dia saat membuka sidang kabinet terbatas bidang industri, perdagangan, dan investasi di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2012.
Peningkatan di sektor industri, menurut dia, akan mampu membangkitkan sektor riil. "Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan sebenarnya juga membangun masyarakat industri yang sangat penting bagi upaya besar bangsa kita menuju negara maju di abad ke-21 ini," ujar Yudhoyono.
Sementara di sektor perdagangan, kata dia, memiliki kontribusi penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. "Terlebih ketika pasar pada tingkat global mengalami masalah sekarang ini," katanya.
Menurut Yudhoyono, perdagangan domestik dengan kondisi ekonomi saat ini, bentangan geografi yang luas, dan besarnya penduduk, juga tidak boleh diabaikan. Kebijakan dan strategi yang menyangkut perekonomian pun tidak hanya berorientasi kepada ekspor.
"Artinya, perdagangan dalam negeri itu juga memiliki peran yang penting," ujar Kepala Negara. Ia mengatakan upaya ekspor harus tetap dijalankan karena masih ada ruang dan potensi untuk tumbuh.
Ihwal penanaman modal atau investasi, Yudhoyono menganggap sektor ekonomi ini akan mengubah perekonomian Indonesia pada jangka menengah dan jangka panjang. Ia menganggap sektor ini berperan pada peningkatan produksi dalam negeri.
"Kita sudah punya master plan MP3EI. Kita ingin mengubah tatanan perekonomian di negeri ini, misalnya di bidang mineral tidak hanya usaha pengolahan tambang, tapi industri pertambangan," kata Yudhoyono.
Karena itu, menurut dia, investasi ke arah tersebut juga sangat diperlukan. "Baik investasi dalam negeri maupun investasi dari para partner dan sahabat kita dari luar negeri," ujar Yudhoyono. "Itulah peran penting ketiga sektor ini."
Rapat kabinet kali ini akan difokuskan pada upaya yang mesti dilakukan ketiga sektor tersebut dalam dua tahun ke depan. Tujuannya, untuk memastikan perekonomian nasional terjaga dan tetap tumbuh di atas level 6 persen saat dunia mengalami kondisi krisis seperti saat ini.
Selain itu, lapangan pekerjaan diharapkan dapat lebih banyak dan adanya kontribusi dari dunia industri dalam hal ini. "Harapan kita, kemiskinan terus-menerus kita turunkan dan semua punya peran di sini," ucap Yudhoyono. "Semuanya kita laksanakan tanpa harus merusak lingkungan yang kita miliki."
PRIHANDOKO
Berita terkait
RUU Perkoperasian Harus Disahkan Tahun Depan, Menteri Teten: Kalau Tidak, Jadi Bom Waktu
21 Desember 2023
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan RUU Perkoperasian harus disahkan tahun depan.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Kredit Perbankan Lebih Banyak ke SBN dibanding Sektor Riil
1 Desember 2023
Perbankan lebih senang menempatkan dana di SBN dan SRBI ketimbang menyalurkan kredit ke sektor riil.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Yakin Tahun Politik Menggairahkan Ekonomi
20 Mei 2023
Anggota DPR yakin tahun politik bisa memberikan insentif bagi sektor riil
Baca SelengkapnyaLevel Permodalan Bank Capai 25,93 Persen, LPS: Dana di Sistem SudahTersalurkan ke Sektor Riil
10 Maret 2023
Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menyatakan penyaluran kredit pada Januari 2023 tumbuh sebesar 10,53 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaLPS Prediksi Kredit Tahun 2023 Tumbuh 12 Persen dan DPK 9,5 Persen
19 Februari 2023
LPS mengatakan fungsi intermediasi perbankan terus membaik seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaDukung Swasembada Pangan, LPDB-KUMKM Perkuat Pembiayaan Koperasi Sektor Riil
18 Agustus 2022
Sebanyak 40 persen dari dana yang digulirkan pemerintah disalurkan kepada koperasi sektor riil.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia: Penjualan Riil Tumbuh 2 Persen Pada Maret 2022
11 April 2022
Bank Indonesia menyatakan kinerja penjualan eceran pada Maret 2022 diprakirakan meningkat.
Baca SelengkapnyaBandingkan Utang Era SBY dan Jokowi, Indef Ingatkan Beban Generasi Berikutnya
24 Maret 2021
Peneliti Indef, Dzulfian Syafrian, membeberkan perbedaan utang publik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca SelengkapnyaKini Giliran Pengembang Properti Desak BI Kembali Awasi Perbankan
8 Juli 2020
Desakan untuk mengembalikan kewenangan pengawasan perbankan dari OJK ke BI kian meluas dan kali ini datang dari pengembang properti.
Baca SelengkapnyaPakar Asuransi Dukung Kewenangan OJK Dikembalikan ke BI
3 Juli 2020
Pakar asuransi Irvan Rahardjo menilai OJK telah lalai menjalankan tugasnya, mulai dari kasus investasi bodong hingga Jiwasraya.
Baca Selengkapnya