Mobil Listrik Depok di parkir di depan Balai Kota Depok, Jumat 13-7, 2012. Tempo/Ilham Tirta
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberikan waktu tiga bulan bagi tim pengembangan mobil listrik nasional untuk melaporkan perkembangan terbaru kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim yang terdiri dari sejumlah pakar teknologi dari universitas-universitas terkemuka ini wajib berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian.
Koordinasi ini penting untuk membahas hal-hal yang diperlukan terkait dengan rencana memproduksi massal kendaraan berbahan bakar setrum tersebut seperti pembahasan regulasi dan insentif. "Kita koordinasikan insentifnya seperti apa, produksi mobil itu tidak sederhana," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, Senin, 23 Juli 2012.
Hari ini pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk mengkaji laporan tim yang dibentuk Presiden tersebut. Tim yang dibentuk Presiden ini antara lain terdiri dari Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Perindustrian serta Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Seluruh anggota tim tersebut kemudian akan mendengar pendapat serta mengkaji soal mobil listrik dengan pakar-pakar dari ITB, UGM, dan Universitas Indonesia. "Dalam tiga bulan, tim ini nanti akan diminta laporannya ke Presiden," ujar Hatta.
Soal prototipe produksi mobil, menurut dia, sudah banyak dikaji dan dipaparkan oleh perguruan-perguruan tinggi di dalam negeri, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja seperti yang dilakukan Menteri Riset dan Teknologi serta Menteri Perindustrian.
Masalahnya, kata Hatta, tak hanya membutuhkan prototipe. Untuk mengembangkan mobil listrik nasional juga harus mempertimbangkan sektor industri dalam arti keseluruhan seperti faktor kenyamanan untuk para konsumen nantinya. "Itu semua harus diuji kelayakannya, bagaimana dengan safety, sustainability, charger, sehingga nanti bisa digunakan oleh masyarakat.”
