TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan orang melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan, Jumat siang tadi, 13 Juli 2012. Menamakan diri Forum Masyarakat Peduli Transportasi, mereka menuntut Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak mengganggu rencana PT Graha Banten Lampung Sejahtera untuk membangun Jembatan Selat Sunda dengan biaya swasta.
“Peraturan Presiden tidak perlu direvisi lagi,” kata koordinator forum, Mohammad Wasil. Menurut dia, revisi Peraturan Presiden akan memperlambat rencana pembangunan jembatan. “Ekonomi Banten dan Lampung bisa terganggu, juga ekonomi nasional,” katanya bersemangat.
Dalam aksi itu, massa tampak mengusung spanduk dan poster bergambar Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Mereka berulang kali mengecam upaya Agus mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merevisi peraturannya.
Pekan lalu, Menteri Keuangan memang minta pelaksanaan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda diambil alih Kementerian Pekerjaan Umum dan dibiayai negara. Sebelumnya, Peraturan Presiden mengatur studi itu dikerjakan PT Graha. Ada kekhawatiran studi kelayakan yang dibuat swasta akan membuat lelang proyek ini kelak tidak fair bagi peserta lain di luar pemrakarsa. Mayoritas saham PT Graha dikuasai taipan Tommy Winata.
