TEMPO.CO, Jakarta - Tidak hanya hal negatif, pemerintah menilai kemacetan di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Merak, Banten, sebagai hal yang positif. Pasalnya, kemacetan disumbang oleh semakin banyaknya masyarakat yang menganggap penyeberangan lebih efisien dan terjangkau.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Alimoeso, menganggap kemacetan di Pelabuhan Merak, Banten, sebagai permasalahan kompleks. "Masalah Merak itu kompleks, tidak hanya keberadaan kapal dan dermaga," kata Suroyo ketika dihubungi pada Kamis, 5 Juli 2012.

Sangat pesatnya pertumbuhan ekonomi Jawa dan Sumatera belakangan ini turut memberi andil kemacetan. Hal ini terlihat dari besarnya volume pengiriman logistik jarak jauh antara Jawa dan Medan dapat dilakukan melalui transportasi laut.

Selain itu, makin ramainya lalu lintas tersebut juga ditambah dengan isu mengenai Jembatan Selat Sunda (JSS). Isu tersebut secara tidak langsung mendorong semakin banyaknya pengusaha yang berencana menambah jumlah dermaga dan kapal.

Jumlah penambahan tersebut, kata Suroyo, disesuaikan tingkat pertumbuhan transportasi. Suroyo menuturkan pembangunan Dermaga VI sekarang sedang dilaksanakan di Merak-Bakauheni.

Selain dermaga, pemerintah juga akan menambah jumlah kapal. "Sekarang pembangunan Dermaga VI dan tiga kapal diharapkan beroperasi pada 2014," ujar Suroyo. Pembangunan dermaga serta penambahan kapal tersebut tidak hanya dilakukan di Merak Bakauheni, tapi juga Ketapang-Gilimanuk.

Pengamat transportasi, Rudi Tehamihardja, menyatakan pemerintah telah menghambat kelancaran jalur logistik. "Indonesia itu barangkali satu-satunya negara di dunia yang pemerintahnya menghambat kelancaran jalur logistik demi kenyamanan kendaraan pribadi," kata Rudi.

MARIA YUNIAR