TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap berpendapat bahwa Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda perlu direvisi.
\"Itu memang perlu direvisi dan kami sudah usulkan revisinya,\" ujar Agus ketika dijumpai di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 3 Juli 2012. Sayangnya, Agus belum mau memerinci alasan pemerintah merevisi peraturan tersebut.
Alasan detail disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, peraturan itu memang perlu direvisi karena terkait dengan masalah keadilan dalam pengembangan proyek Jembatan Selat Sunda. \"Ini masalah fairness,\" ia menuturkan.
Bambang berujar revisi peraturan tidak akan merugikan pemrakarsa, yakni PT Graha Banten Lampung Sejahtera. Sebab, hingga saat ini pemrakarsa proyek juga belum melakukan upaya riil untuk membangun jembatan. Apabila pemrakarsa mengklaim sudah melakukan pra-studi kelayakan, pemerintah menjamin penggantian biaya pra-studi tersebut jika diminta.
\"Pra feasibilty study akan kami hargai dan hitung,\" kata dia. Penghargaan memang diberikan hanya sebatas pra-studi kelayakan, sementara untuk studi kelayakan Bambang berkeras akan ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebelum pemerintah mengganti biaya pra-studi kelayakan, pemerintah akan terlebih dulu memeriksa dan menilai pra-studi macam apa yang dilakukan pemrakarsa proyek dan layak diganti.
Jika dinilai cukup membantu pemerintah sebelum melaksanakan studi kelayakan, akan dipertimbangkan untuk diganti oleh pemenang proyek nantinya atau diikutsertakan kembali dalam lelang proyek.
Bambang menuturkan hingga saat ini pemrakarsa juga masih sibuk mencari investor untuk menjamin proyek. Kabarnya pemrakarsa mendapatkan jaminan dari investor Cina. Inilah yang membuat pemerintah ragu.
Pemerintah tak ingin proyek senilai ratusan triliun ini molor dalam dan banyak gagal seperti proyek listrik 10 ribu megawatt tahap I lalu. \"Apa mesti pakai Cina, kan masih ada Korea, Jepang. Kalau nanti hasilnya seperti proyek 10 ribu megawatt, siapa yang akan menanggung?\"
Pemerintah menginginkan proyek ini dibangun tanpa hambatan. Jika proyek terikat pada satu pihak, maka hasilnya tidak akan optimal. Pemerintah menginginkan lelang dilakukan secara terbuka dengan sistem internasional di mana pihak-pihak yang kompeten dengan reputasi yang sudah tidak diragukan lagi bisa ikut bergabung. \"Kalau memang ada yang merasa sudah yang terbaik ya silakan ikut lelang, kami akan nilai secara fair,\" ujar dia.
GUSTIDHA BUDIARTIE
