TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri meminta Pertamina memperketat pengawasan distribusi minyak tanah. Tim terpadu (timdu) yang selama ini bertugas mengawasi pendistribusian BBM, juga diminta untuk lebih mengaktifkan perannya. Menteri Negara laksamana Sukardi, usai melakukan pencoblosan pemilu, di kompleks perumahan menteri widya chandra, Jakarta, Senin (5/4), mengatakan permintaan itu disampaikan presiden di hadapan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan Boediono, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.Akhir pekan lalu, secara mendadak presiden memanggil keempat menteri tersebut di kediaman, Jalan Teuku Umar, Jakarta. Menurut Laksamana, dalam pertemuan itu dibahas mengenai beberapa kasus yang muncul belakangan. Misalnya masalah kelangkaan minyak tanah dan LPG. Ia mengatakan, kelangkaan minyak tanah terjadi akibat penyimpangan jalur distribusi. Minyak tanah yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat sebagian dibelokkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Selain itu, diakui bahwa kekurangan suplai memang terjadi. Untuk memperketat jalur distribusi dan meminimalkan terjadinya penyelewengan, kemungkinan akan dilakukan pewarnaan terhadap minyak tanah. Dalam hal ini, pewarnaan hanya dilakukan terhadap minyak tanah bersubsidi, yaitu yang dikonsumsi masyarakat. Pewarnaan minyak tanah, dinilai sebagai alernatif terbaik untuk mengatasi penyimpangan pendistribusian minyak tanah yang belakangan banyak terjadi. Dari sisi pengawasan akan jauh lebih mudah daripada tidak diwarnai. Sebelumnya, Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Rachmat Drajat, mengatakan pewarnaan minyak tanah akan dilakukan pertengahan April ini. Pertamina telah menyiapkan dana sekitar Rp 27 miliar untuk membeli zat pewarna bagi 3,84 juta kilo liter minyak tanah. Jumlah itu sama dengan kebutuhan wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten (Unit Pemasaran/UPMS-III). Laksamana menambahkan, dalam pertemuan itu juga dibicarakan mengenai tingginya harga minyak mentah yang belakangan terjadi di pasar dunia. Akibat kenaikan harga itu, tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk merevisi APBN 2004. "Kita lihat saja. Kemungkinan itu selalu ada," ujarnya. Ia menilai, melambungnya harga minyak mentah tidak menimbulkan keuntungan tambahan (win fall profit) bagi pemerintah. Karena saat ini pemerintah lebih banyak mengimpor minyak daripada mengekspornya. Justru kenaikan itu menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan tambahan anggaran untuk subsidi. "Kalaupun ada win fall profit sebagian besar akan dinikmati oleh daerah. Sebaliknya kalau rugi itu yang menanggung pusat," katanya. Dalam APBN 2004, pemerintah menggunakan patokan harga minyak sebesar US$ 22 per barrel. Di pasar dunia, harga minyak belakangan melambung hingga US$ 30 per barrel. Menurut Laksamana, kenaikan harga yang terus-menerus justru dikhawatirkan akan menyebabkan pembengkakan subsidi. Karena itu, pemerintah berharap harga minyak bisa segera stabil. Diperkirakan, kenaikan harga minyak mentah akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya musim dingin dan mulai masuk ke musim semi. Dengan bergantinya musim, angka permintaan akan menurun dan harga juga akan menurun. Di tempat yang sama, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti membantah kemungkinan akan dilakukannya revisi APBN 2004 akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Tidak ada, sama sekali tidak ada, dan tidak akan ada itu," ujarnya. namun ia tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut alasan untuk tidak dilakukannya revisi. Retno Sulistyowati Tempo News Room