Merpati Siap Laporkan Temuan Korupsi  

Reporter

Editor

Minggu, 24 Juni 2012 10:07 WIB

Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines siap melaporkan hasil temuan korupsi di internalnya ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Jika Kementerian meminta, segera akan kami serahkan," kata Direktur Utama Merpati, Rudy Setyopurnomo, ketika ditemui di kantor Merpati, Jumat, 22 Juni 2012.

Rudy mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan BPKP, BPK, dan KPK untuk membersihkan korupsi di perusahaan pelat merah itu. Jika Kementerian ada perhatian khusus dengan masalah ini, maskapai itu akan menyambut baik.

Menurut Rudy, tingkat korupsi di Merpati sudah 60 persen. "Dari 20 divisi yang ada, 12 ada dugaan korupsi," kata mantan Komisaris Utama Merpati ini. Ia menyebutkan beberapa divisi yang sering mengalami kebocoran, seperti revenue di ticketing dan di divisi teknik banyak spare part yang hilang.

Mengenai avtur, kata Rudi, ada pegawai yang mengambil bahan bakar pesawat kemudian dijual ke luar. Masalah kargo dan biaya bagasi penumpang juga menjadi ladang korupsi.

Rudy enggan menyebut nilai kerugian temuan itu. Menurut dia, kerugian tidak hanya pada nominal uang, tapi pada kinerja pegawai perusahaan BUMN ini. "Mereka lebih sibuk mencuri daripada bekerja. Buktinya mereka membiarkan Merpati rugi Rp 700 miliar per tahun," ujar Rudy.

Rudy sudah memecat 10 orang yang terlibat dalam dugaan korupsi, sebagian sudah dipolisikan. Namun ia menolak menyebut nama dan jabatan orang yang diberhentikan. Rudy mengatakan pihaknya membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk membersihkan Merpati dari korupsi. Ia akan fokus pada area yang bermasalah.

"Dari area yang bermasalah itu ternyata ada yang ketahuan mencuri," ujar Rudy. Ia tidak menutup kemungkinan jika 2-3 bulan lagi ada beberapa nama yang akan diberhentikan dan dipidana juga.

Wakil Menteri BUMN Mahmudin Yasin mengatakan pihaknya akan sesegera mungkin meminta laporan penyelidikan dari Merpati. Kementerian akan mempelajari dan kemudian akan menginvestigasi masalah di Merpati.

SUNDARI


Berita terkait
Lagi, Merpati Minta Modal

Dirut Merpati: Korupsi di Merpati Sudah Parah

Merpati Yakin Bisa Untung, DPR Tak Percaya

Berita terkait

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

12 Desember 2023

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

12 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

9 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

Tiap 9 Desember masyarakat internasional memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Begini asal mula dicetuskan PBB.

Baca Selengkapnya