Bank Ekonomi Tak Khawatir Aturan Kepemilikan  

Reporter

Editor

Rabu, 6 Juni 2012 15:56 WIB

Direktur Utama PT Bank Ekonomi Raharja Tony Turner (kanan) berjabat tangan dengan Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis Arya Damar usai penandatangana kerjasama di Jakarta, Rabu (6/6). ANTARA/HO

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. percaya diri menghadapi aturan pembatasan saham mayoritas yang bakal diterapkan Bank Indonesia untuk perbankan dengan tingkat good corporate governance (GCG) dan kesehatan yang rendah. "Saat ini, peringkat kami dua. Artinya kami kuat," kata Direktur Utama PT Bank Ekonomi Raharja Tbk., Tony Turner, di Jakarta, Rabu, 6 Juni 2012.

Tony menjelaskan, banknya memiliki pertumbuhan yang baik. Laba pada kuartal pertama 2012 tercatat Rp 122,2 miliar atau naik 53 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan didorong, salah satunya, oleh laba penjualan aset yang diperoleh dari penyelesaian kredit bermasalah, yakni sebesar Rp 39,6 miliar. Adapun rasio kecukupan modal juga masih jauh di atas ketentuan BI, yakni 15,44 persen per 31 Desember 2011.

Tony menjelaskan, pihaknya belum berencana meminta suntikan modal dari pemegang saham, dalam hal ini HSBC, sebagai pemilik 98,94 persen saham Bank Ekonomi. "Kami akan lakukan suntikan modal jika diperlukan. Tapi sekarang rasio kecukupan modal kami masih tinggi, jadi sekarang belum diperlukan. Kami juga terus meraup untung sehingga punya sumber untuk memperkuat modal dengan kemampuan kami sendiri," ujarnya.

Meskipun laba tumbuh dan rasio kecukupan modal tinggi, Bank Ekonomi tercatat mengalami sejumlah penurunan. Pertama, marjin bunga bersih turun 3 persen atau Rp 6 miliar. Menurut Tony, penurunan terjadi karena turunnya tingkat suku bunga pinjaman di pasar. Aset tercatat turun 4 persen atau Rp 1,07 triliun, karena penurunan dalam efek-efek untuk tujuan investasi sebesar Rp 1,01 triliun.

Tony mengatakan, perusahaan akan patuh terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. "Kami akan menghormati perubahan yang ada seperti kami juga menghormati regulasi di negara-negara lain," ucap dia.

MARTHA T.

Berita terkait

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

27 November 2023

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

28 Februari 2023

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.

Baca Selengkapnya

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

11 Januari 2023

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.

Baca Selengkapnya

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

9 Desember 2022

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah

Baca Selengkapnya

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

13 September 2022

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?

Baca Selengkapnya

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

6 September 2022

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.

Baca Selengkapnya

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

14 Februari 2022

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital

Baca Selengkapnya

Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

18 Juli 2017

Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.

Baca Selengkapnya

Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

7 Juli 2017

Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

7 Juni 2017

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.

Baca Selengkapnya