BPK Akan Audit Manajemen Lingkungan Kemenhut

Reporter

Editor

Rabu, 6 Juni 2012 13:31 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Mulai tahun depan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya memeriksa laporan keuangan di lingkup Kementerian Kehutanan, tapi juga audit lingkungan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas objek pemeriksaan yang berkaitan dengan lingkungan.

Anggota IV BPK Ali Masykur Musa mengatakan, selain pemeriksaan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang berspektif lingkungan. Pemeriksaan berperspektif lingkungan meliputi pemeriksaan atas manajemen kehutanan, pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan.

“Misalnya untuk lahan kelapa sawit dan pertambangan serta pemeriksaan lahan yang berakibat tumpang tindih peruntukannya,” kata Ali Masykur usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahun 2011, di kantor Kementerian Kehutanan, Rabu, 6 Juni 2012.

Menurut dia, hutan merupakan sumber kehidupan yang perlu dijaga kelestariannya. Selain hutan, sumber kehidupan juga terdiri atas air dan api. Ketiganya tidak boleh diprivatisasi dan harus diatur oleh negara untuk kemakmuran masyarakat.

“Juga tidak boleh dieksploitasi besar-besaran. Perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran orang banyak, bukan orang per orang,” ujarnya.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyambut baik hal itu, dan siap mendukung pemeriksaan lingkungan oleh BPK. Sebab, sebagai lembaga negara yang menggunakan dan mengelola aset negara, perlu memanfaatkannya secara bertanggung jawab.

“Pengelolaan keuangan dan aset negara harus diselenggarakan lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Ini untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Zulkifli.

Kementerian Kehutanan baru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan kementerian tahun 2011. Upaya mencapai opini ini dilakukan sejak 2006 lalu. Tercatat, pada 2006-2008, Kementerian Kehutanan mendapat opini Disclaimer, pada 2009-2010 hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian, dan baru pada 2011 laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

ROSALINA

Berita terkait

Satgas Gakkum KLHK Tangkap Perusak Hutan Mangrove Belitung Timur, Sudah 2 Tahun DPO

3 hari lalu

Satgas Gakkum KLHK Tangkap Perusak Hutan Mangrove Belitung Timur, Sudah 2 Tahun DPO

KLHK telah menahan tersangka kejahatan lingkungan itu dan menitipkannya di Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

27 hari lalu

DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.

Baca Selengkapnya

KLHK Sita 55 Kontainer Berisi Kayu Ilegal di Pelabuhan Teluk Lamong

20 Maret 2024

KLHK Sita 55 Kontainer Berisi Kayu Ilegal di Pelabuhan Teluk Lamong

Sebanyak 767 meter kubik kayu ilegal dilindungi merupakan jenis ulin, meranti, bengkirai, dan rimba campuran. Datang dari Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

CSIS Sebut Program Biodiesel B35 dan B40 Gibran Berpotensi Rusak Lingkungan

22 Januari 2024

CSIS Sebut Program Biodiesel B35 dan B40 Gibran Berpotensi Rusak Lingkungan

Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyoroti pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Gibran Rakabuming ihwal Biodiesel B35 dan B40 dalam Debat Cawapres semalam. Gibran mengklaim program tersebut terbukti menurunkan impor minyak dan mendorong nilai tambah dan lebih ramah lingkungan.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan Sulut Beragam Respons

17 Agustus 2023

Hasto PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan Sulut Beragam Respons

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebut proyek food estate masuk kategori kejahatan lingkungan. Ini kata Gerindra dan pengamat pertanian.

Baca Selengkapnya

Terkini: Bapanas: Produsen Jual Daging Ayam Sewajarnya, PPATK Sebut Pencucian Uang Kejahatan Lingkungan Rp 20 T

28 Juni 2023

Terkini: Bapanas: Produsen Jual Daging Ayam Sewajarnya, PPATK Sebut Pencucian Uang Kejahatan Lingkungan Rp 20 T

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan Bapanas telah menyiapkan langkah antisipasi pengendalian harga daging ayam menjelang Idul Adha.

Baca Selengkapnya

PPATK Catat Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Kejahatan Lingkungan Rp 20 T Lebih

28 Juni 2023

PPATK Catat Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Kejahatan Lingkungan Rp 20 T Lebih

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan nilai tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kejahatan lingkungan di Indonesia mencapai lebih dari Rp 20 triliun.

Baca Selengkapnya

Aktivis Melihat Potensi Tersembunyi Kerusakan Lingkungan dari RKUHP

4 Desember 2022

Aktivis Melihat Potensi Tersembunyi Kerusakan Lingkungan dari RKUHP

RKUHP dinilai oleh pegiat lingkungan memiliki potensi tersembunyi menyebabkan kerusakan pada kelestarian alam.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut 3 Kegiatan Ilegal dengan Perputaran Uang Gelap Terbesar Dunia

31 Maret 2022

Sri Mulyani Sebut 3 Kegiatan Ilegal dengan Perputaran Uang Gelap Terbesar Dunia

Sri Mulyani menyebut aktivitas yang berkaitan dengan narkotik memiliki nilai perputaran uang gelap yang paling besar di dunia.

Baca Selengkapnya

KLHK Tangkap Pemburu Liar, Sita Kulit Harimau dan Janin Rusa

31 Agustus 2021

KLHK Tangkap Pemburu Liar, Sita Kulit Harimau dan Janin Rusa

KLHK berhasil menggagalkan penjualan kulit Harimau Sumatera dan janin rusa di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Baca Selengkapnya