TEMPO.CO, Jakarta - Kementrian Badan Hukum Milik Negara akan membawa kasus sengketa lahan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara antara PT Aneka Tambang dengan pihak swasta ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kasus ini akan saya bawa ke KPK seperti kasus PT Bukit Asam," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, Selasa 22 Mei 2012.
Dahlan menduga ada praktek suap yang dilakukan perusahaan-perusahaan non BUMN yakni PT Duta Inti Perkasa Mineral (DIPM) dan PTSR untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan melakukan penambangan di kawasan yang secara hukum masuk wilayah Antam. Dahlan berharap, kasus ini akan dimenangkan BUMN tidak seperti kasus PT Bukit Asam di Sumatera Selatan.
Dahlan mengatakan, saat ini banyak BUMN sedang menghadapi masalah sengketa lahan dengan beberapa pihak swasta. Beberapa diantaranya seperti PT Timah di Bangka Belitung, PTBA di Sumatera Selatan dan Antam di Sulawesi Tenggara. Ia memerintahkan perusahaan-perusahaan plat merah itu untuk melawan dan memperjuangkan lahannya. "Untuk kepentingan negara bukan direksi atau pribadi," ujar Dahlan.
Sengketa lahan ini bermula saat izin yang diterbitkan Bupati Konawe Utara Aswad Suleman kepada PT Duta Inti Perkasa Mineral (DIPM) dan PTSR untuk melakukan penambangan di kawasan yang secara hukum (IUP) masuk dalam kawasan penambangan Antam (Lasolo, Lalindu, Molawe dan Mandiolo di Kabupaten Konut). Izin ini berlaku selama 23 tahun terhitung sejak 2005 dan berakhir pada 2028.
Keputusan ini berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe No.161/2005. Padahal PT DIPM baru memperoleh izin usaha mulai November 2007. Perusahaan swasta ini beroperasi di lahan seluas 2.000 hektare yang berada di atas wilayah tambang nikel milik Antam yang memiliki total luas 6.213 hektare. Dampak dari tumpang tindih ini, selain merugikan Antam, negara juga dirugikan karena pendapatan negara berkurang, penerimaan bukan pajak juga berkurang.
Antam mengajukan gugatan di PTUN Kendari dan menang dan kedua SK itu dibatalkan. Namun Bupati Konut dan PT DIPM mengajukan banding ke PT-TUN Makasara, Antam kalah. Sesuai putusan kasasi MA No 284K/TUN/2009, Antam juga dikalahkan.
Dahlan mengatakan sebenarnya lahan itu tidak masalah jika digunakan untuk daerah. "Tidak ada bedanya BUMD dengan BUMN," tutur Dahlan. Namun jika itu untuk kepentingan swasta, ada kemungkinan dugaan korupsi.
SUNDARI
Berita terkait
Dahlan Iskan Akui Cabut SK Karena Tekanan Politik
Dahlan Pastikan Dirut Leces Diganti
Dahlan Iskan Bantah Minta Mundur dari Kabinet
Sidak Dahlan ke ATC Bandara, Hasilnya Kecewa
Berita terkait
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
1 hari lalu
Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
1 hari lalu
Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaRektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat
3 hari lalu
Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.
Baca SelengkapnyaLPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
6 hari lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
8 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
10 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
27 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca SelengkapnyaKorupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
28 hari lalu
Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaRamai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya
28 hari lalu
Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.
Baca SelengkapnyaKasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran
29 hari lalu
Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
Baca Selengkapnya