TEMPO Interaktif, Jakarta: Rencana pemerintah menarik biaya terhadap penggunaan jalan disambut baik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Hanya saja akan terjadi perbedaan ketika bicara tentang pengelolaan biaya itu. YLKI menginginkan, pengelolaan biaya dilakukan badan independen, agar lebih mudah dikontrol, akuntabel. Sementara pemerintah lewat Departemen Keuangan, seperti dikatakan Sudariyatmo, Ketua Pengurus Harian YLKI kepada TNR lewat sambungan telepon, Selasa (9/3), "departemen keuangan belum rela, jika dana itu dikelola badan independen".Menurut Sudariyatmo, ide mengambil dana dari masyarakat untuk perbaikan dan pengelolaan masyarakat, itu memang baik dan sudah lama dibicarakan atas dasar rekomendasi Bank Dunia. Tapi, sampai sekarang antar departemen belum menyepakati siapa pengelola dana transportasi itu. "Jelas, lembaga pengelola itu harus diwakili anggota masyarakat," katanya. Karena penentuan besar biaya yang akan dipungut juga harus melibatkan anggota masyarakat. Sehingga masyarakat tahu berapa besar biaya perawatan jalan. Lain lagi kata Suyonodikun. Menurut pakar transportasi itu, pungutan biaya harus dipayungi suatu Undang Undang. "Penarikan itu harus mempunyai dasar hukum jelas," katanya. Tapi, dirinya sepakat jika nantinya dana dikelola suatu badan independen. "Untuk tahap awal, dana transportasi itu memang bisa dikelola pihak regulator. Tapi, selanjutnya harus badan independen, agar akuntabilitasnya jelas," kata mantan ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu lagi.Seperti diketahui, dengan alasan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbatas, pemerintah sedang menyusun suatu kebijakan untuk menarik dana perawatan dan pemeliharaan dari masyarakat pengguna jalan. Rencananya, dana itu akan ditarik lewat pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) atau mekanisme road pricing. "Pihak yang terlibat adalah Bappenas, Departemen Perhubungan, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Keuangan dan MTI," kata Suyonodikun. Edy Can - Tempo News Room