TEMPO Interaktif, Jakarta: Kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai pinjaman darurat untuk bank yang kesulitan keuangan tidak bisa menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengucurkan pinjaman tersebut. "Karena itu nanti akan dijabarkan dalam kebijakan masing-masing instansi," kata Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah di Jakarta, Rabu (3/3) malam.Masing-masing kebijakan itu, menurut Burhanuddin, adalah keputusan Menteri Keuangan dan peraturan Bank Indonesia. Meski akan juga dicantumkan dalam nota kesepakatan itu, katanya, masing-masing instansi akan menjabarkan detil dari ketentutan pinjaman darurat tersebut. "Kata sarjana hukum, MoU memang tidak bisa menjadi landasan kebijakan," ujarnya. Penjabaran yang detail ini, ujarnya, sekaligus untuk menghindari pinjaman ini tidak mengulang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang pengembaliannya macet dan belum rampung hingga sekarang.Dalam amandemen Undang-Undang Nomor 23/2003 tentang Bank Indonesia disebutkan, ketentuan pengucuran pinjaman darurat diatur dalam sebuah nota kesepakatan antara pemerintah dan Bank Indonesia yang diteken akhir Februari 2004. Tapi hingga menginjak Maret, nota itu belum juga diteken karena kedua pihak masih merundingkan soal mekanisme pengembalian pinjaman darurat orang bank bersangkutan.Menurut Burhanuddin pembahasan nota kesepakatan itu sudah rampung, tinggal merapikan redaksioanlannya saja. "Soal substansialnnya sudah beres," katanya tanpa menyebut kapan nota itu akan diteken. Meski belum diberlakukan, nota ini tetap berlaku mulai 29 Februari sesuai ketentutan Undang-Undang Perbankan itu.Sebelumnya Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Darmin Nasution mengatakan, jika pemerintah tidak punya dana tunai untuk dipinjaman ke bank yang kolaps, maka pemerintah akan menerbitkan surat utang baru. Menurut Burhanuddin, surat utang tersebut harus yang diperdagangkan. "Nanti Bank Indonesia yang membeli surat utang itu di pasar primer," katanya.Ketika ditanya apakah Komite Koordinasi yang akan menentukan besarnya pinjaman darurat, Burhanuddin malah tertawa. "Ini kok sudah tahu bocorannya," katanya. Komite Koordinasi, yang beranggotakan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, ini yang akan memutuskan apakah suatu bank dinyatakan rusak sistemik sehingga perlu diberi pinjaman atau hanya dicabut izin usahanya saja.Menurut Burhanuddin pinjaman siaga dari pemerintah itu diperuntukan hanya untuk bank, tidak untuk lembaga keuangan nonbank seperti diungkapkan sebelumnya oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution. "Tidak, hanya untuk bank yang mengalami kesulitan likuiditas saja," katanya. Bagja Hidayat - Tempo News Room